Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa Demul, terus menjadi pusat perhatian publik berkat sejumlah kebijakan kontroversial yang diambilnya. Keputusan-keputusan yang terkadang dinilai tidak lazim dan frontal ini telah memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga penolakan. Berikut beberapa kebijakan Demul yang mendapat sorotan luas.
Beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Demul menimbulkan perdebatan di masyarakat. Tidak sedikit kebijakannya yang menuai pro dan kontra.
Jam Malam bagi Pelajar Jawa Barat
Salah satu kebijakan Demul yang paling kontroversial adalah pemberlakuan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur nomor 51/ PA.03/ Disdik, yang dikeluarkan pada 23 Mei 2025.
Surat edaran tersebut mengatur pembatasan aktivitas pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB. Namun, terdapat pengecualian dalam kondisi darurat, bersama orang tua/wali, atau mengikuti kegiatan yang telah mendapat izin.
Larangan Study Tour dan Acara Perpisahan Sekolah
Demul juga melarang study tour bagi siswa di Jawa Barat. Larangan ini bahkan berbuntut pada penonaktifan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok.
Selain itu, Gubernur juga melarang penyelenggaraan wisuda dan perpisahan sekolah yang melibatkan pungutan biaya. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua dan mendukung prinsip pendidikan yang terjangkau.
Larangan ini menimbulkan perdebatan, bahkan Demul sempat beradu argumen dengan seorang siswi yang mengkritik kebijakan tersebut melalui kanal YouTube pribadinya. Ia menekankan bahwa biaya yang tinggi kerap menjadi beban bagi orang tua.
Program “Kirim Anak Nakal” ke Barak Militer
Program kontroversial lainnya adalah pengiriman siswa yang bermasalah ke barak militer untuk pelatihan kedisiplinan. Program ini dimulai pada 2 Mei 2025 dan ditujukan bagi siswa yang terlibat tawuran, kecanduan game, atau mengonsumsi minuman keras.
Kebijakan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat HAM. Imparsial menilai langkah tersebut menyalahi fungsi TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak. Komnas HAM juga turut mengkritik pelibatan TNI dalam mendidik anak.
Demul berencana memperluas program ini kepada orang dewasa yang dianggap kurang disiplin. Mereka akan dilatih di sektor pertanian, perikanan, dan proyek pembangunan daerah.
Vasektomi sebagai Syarat Bantuan Sosial
Demul mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat pemberian bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya peran laki-laki dalam pengendalian kelahiran, termasuk melalui vasektomi.
Menurutnya, bantuan sosial seharusnya tidak diberikan terus menerus tanpa upaya pengendalian kelahiran. Bantuan seperti beasiswa, sambungan listrik, dan bantuan rumah tidak layak huni akan dikaitkan dengan partisipasi aktif dalam program KB.
Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yang cukup signifikan di masyarakat. Ada yang mendukung dan menganggapnya sebagai langkah untuk menekan angka kelahiran dan mengurangi beban negara. Namun, banyak pula yang menentang kebijakan tersebut dengan alasan etika dan hak asasi manusia.
Berbagai kebijakan kontroversial yang diambil Gubernur Jawa Barat ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan seringkali berbeda dari kebiasaan. Dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini masih perlu diamati dan dievaluasi. Perdebatan publik yang terjadi menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam mengelola pemerintahan dan memperhatikan berbagai kepentingan yang ada.
