Topreneur – Anggota DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, angkat bicara terkait polemik beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Ia menanggapi isu ancaman pencabutan beasiswa bagi warga yang tidak memilih paslon tertentu.
Ajbar, yang juga Ketua Tim Koalisi Pemenangan Bebas-Siti (BESTI), menegaskan bahwa PIP merupakan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Ia menekankan bahwa program ini berasal dari pemerintah pusat dan tidak boleh dipolitisasi.
"PIP itu untuk SD sampai SMA. Kemudian KIP adalah untuk mahasiswa, yang bisa dapat kuliah semester awal atau satu," jelas Ajbar saat bertemu warga di desa Lampoko, kecamatan Campalagian, Polman.
Ajbar, yang merupakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan bahwa dirinya memiliki jatah aspirasi untuk beasiswa PIP dan KIP saat menjabat sebagai senator DPD RI. Ia menjelaskan mekanisme penyaluran dan menegaskan bahwa penerima beasiswa ditentukan berdasarkan data Dapodik.
"Saya punya jatah 500 untuk PIP, SD, SMP dan SMA. Saya tidak kenal dengan orangtuanya yang dapat. Karena yang saya wajib ketahui dia ada di data Dapodik, bahwa layak mendapatkan beasiswa," tegas Ajbar.
Ajbar menantang warga untuk melaporkan kepada dirinya jika ada oknum yang mengancam mencabut beasiswa PIP dan KIP. Ia menegaskan bahwa warga tidak perlu takut dan harus berani melawan intimidasi politik.