Pemerintah Indonesia tengah gencar memberantas aksi premanisme yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Aksi ini dinilai mengganggu iklim investasi dan keamanan masyarakat. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bahkan telah membentuk satgas khusus untuk menangani masalah ini.
Langkah tegas dan berkelanjutan dibutuhkan untuk memberantas premanisme. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penindakan, bukan hanya bersifat sementara.
Penindakan Tegas dan Berkelanjutan, Kunci Pemberantasan Premanisme
Hilda Kusuma Dewi, Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP, menyatakan pemberantasan premanisme harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh ada situasi di mana penindakan dilakukan hanya sebentar, lalu kembali dibiarkan.
Menurutnya, premanisme merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penindakan yang tegas dan konsisten menjadi kunci keberhasilan upaya pemberantasan ini.
Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, diharapkan menjadi ujung tombak dalam pemberantasan premanisme. Mereka memiliki tugas dan wewenang untuk menertibkan aksi premanisme.
Hilda mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menggelar Apel Siaga Anti Premanisme. Ia berharap operasi serupa dilakukan secara berkala dan simultan.
Pentingnya Peran Satpol PP dan Pencegahan Beking dari Kelompok Tertentu
Hilda Kusuma Dewi menyoroti pentingnya peran Satpol PP dalam mendampingi kepolisian di lapangan. Kerja sama ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas penindakan premanisme.
Premanisme tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada iklim investasi. Oleh karena itu, pemberantasan premanisme dan ormas yang meresahkan harus segera dilakukan.
Ia juga mengingatkan potensi beking dari kelompok tertentu yang dapat menghambat upaya pemberantasan premanisme. Negara harus menunjukkan sikap tegas tanpa takut kepada siapapun.
Operasi pemberantasan premanisme harus menjadi gerakan jangka panjang. Tujuannya membersihkan Jakarta dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Jakarta harus menjadi kota yang aman dan beradab.
Operasi Pekat dan Himbauan kepada Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam memberantas premanisme. Ia menekankan tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang melakukan aksi premanisme.
Operasi Pekat (penyakit masyarakat) telah digelar serentak di seluruh Indonesia sejak 1 Mei 2025. Sasaran operasi ini meliputi berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, termasuk premanisme.
Polri menargetkan perorangan maupun kelompok yang melakukan aksi meresahkan. Hal ini mencakup gangguan di wilayah industri, aksi debt collector, narkoba, judi online, dan lain sebagainya.
Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan aksi premanisme kepada pihak kepolisian. Polri siap menindak tegas setiap laporan yang masuk melalui berbagai saluran komunikasi.
Langkah-langkah yang telah dilakukan, baik oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun Polri, menunjukkan keseriusan dalam memberantas premanisme. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi dan kolaborasi semua pihak.
Ke depannya, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Ini termasuk upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar premanisme tidak muncul kembali. Hanya dengan cara ini, Jakarta dapat menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua warganya.
