Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini menekankan pentingnya kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah. Hal ini disampaikan seusai pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025-2030 di Jakarta. Mendagri mengajak kepala daerah untuk aktif mengambil peran dalam memperkuat struktur keuangan daerah masing-masing.
Salah satu kunci utama yang diutarakan Mendagri adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembangunan kemitraan yang sehat dengan sektor swasta. Penguatan BUMD dan kolaborasi yang baik ini dinilai krusial dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penguatan BUMD dan Kemitraan Swasta sebagai Pilar Keuangan Daerah
Mendagri Tito Karnavian secara khusus membahas pentingnya peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia bahkan mengusulkan penambahan direktorat jenderal di Kementerian Dalam Negeri khusus untuk menangani masalah BUMD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penguatan BUMD di seluruh Indonesia.
BUMD yang sehat dan produktif akan berkontribusi signifikan terhadap PAD. Kemitraan strategis dengan sektor swasta juga perlu dibangun untuk menciptakan sinergi dan memperluas jangkauan bisnis BUMD.
Reformasi Perizinan dan Iklim Investasi yang Kondusif
Untuk meningkatkan PAD, Tito Karnavian mendorong reformasi sistem perizinan yang lebih efisien dan transparan. Proses perizinan yang rumit dan berbelit seringkali menjadi penghambat investasi. Pembenahan sistem ini diharapkan mampu menarik minat investor baik lokal maupun nasional.
Dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, investasi akan meningkat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini akan berimbas pada peningkatan PAD dan berkontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Kepala daerah perlu proaktif menciptakan lingkungan investasi yang menarik.
Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Mendagri juga mengingatkan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Praktik korupsi harus dihindari dan ditindak tegas. Apalagi, berbagai modus korupsi sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Tito Karnavian menekankan perlunya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah penyelewengan dana daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan publik.
Peran APKASI dalam Mencari Solusi untuk Daerah
Mendagri mengakui bahwa banyak permasalahan di daerah yang terkait dengan regulasi di tingkat pusat maupun provinsi. Oleh karena itu, ia mendorong APKASI untuk membentuk forum diskusi strategis.
Forum ini akan menjadi wadah bagi para bupati untuk berdiskusi dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Permasalahan regulasi yang menghambat kewenangan daerah perlu diinventarisasi dan dicarikan solusinya secara bersama-sama.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam forum yang akan dibentuk APKASI. Ia berharap forum ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dukungan penuh pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah.
Mendagri siap hadir bersama jajarannya untuk membantu mencari solusi bersama. Kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan dapat tercipta melalui forum ini. Harapannya, pendekatan win-win solution dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
