Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik politik transaksional dalam pemilihan umum di Indonesia. Ia menekankan perlunya upaya serius untuk memberantas praktik tersebut demi terciptanya pemilu yang lebih berintegritas.
Cak Imin berharap Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. LKN diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar lebih cerdas dan rasional dalam menentukan pilihan.
Upaya PKB Tekan Politik Transaksional
Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa dominasi transaksi politik dalam proses pemilihan. Kondisi ini dinilai menghambat terciptanya demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Untuk mengatasi hal ini, Cak Imin menegaskan pentingnya menghentikan praktik “serangan fajar” dan meningkatkan literasi politik masyarakat. Hal ini dinilai krusial agar pemilih tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming materi.
Cak Imin menekankan pentingnya kaderisasi politik yang masif dan menjangkau publik luas. Kaderisasi dinilai sebagai kunci untuk membangun kesadaran politik yang independen dan rasional di kalangan masyarakat.
LKN PKB didorong untuk bergerak aktif di berbagai level, tak hanya terbatas pada komunitas internal partai, tetapi juga melalui media sosial dan berbagai forum publik. Tujuannya adalah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
Revisi UU Pemilu dan Penguatan Pengawasan
Selain melalui kaderisasi, Cak Imin juga mendorong revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi tersebut diharapkan mampu mengurangi celah yang memungkinkan praktik politik uang untuk berkembang.
PKB secara khusus akan menyoroti perlunya pasal-pasal dalam UU Pemilu yang secara tegas mengurangi praktik jual beli suara. Hal ini merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim pemilu yang bersih dan adil.
Penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang juga menjadi fokus Cak Imin. Ia menekankan perlunya memperberat sanksi bagi pelakunya dan memperketat mekanisme pengawasan.
Cak Imin bahkan mengusulkan keterlibatan aktif partai politik dalam proses pengawasan pemilu. Partai politik dapat berperan sebagai pengawas KPU dan pengawas langsung terhadap praktik politik uang.
Pelantikan Pengurus LKN DPP PKB dan Target Kaderisasi
Dalam rangka memperkuat upaya kaderisasi, Cak Imin baru-baru ini melantik pengurus LKN DPP PKB di Jakarta. Zainul Munasichin ditunjuk sebagai Ketua LKN periode 2025.
Zainul Munasichin menargetkan LKN dapat merekrut 270.000 kader hingga akhir tahun 2025. Target ini menunjukkan komitmen PKB dalam memperkuat basis kader dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Pelantikan ini menandai langkah nyata PKB dalam memperkuat struktur kaderisasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan politik ke depan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.
Dengan berbagai upaya komprehensif yang direncanakan, mulai dari kaderisasi hingga revisi UU Pemilu dan penguatan pengawasan, PKB berharap dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan demokratis di Indonesia. Suksesnya upaya ini akan bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat luas.
