Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini mengusulkan penambahan anggaran fantastis, mencapai Rp 118 triliun, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR, mengingat pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 217 triliun dianggap tidak mencukupi.
Namun, usulan tersebut menuai kritik tajam dari peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Huda menilai BGN seharusnya memprioritaskan evaluasi menyeluruh program MBG sebelum mengajukan penambahan dana yang signifikan.
Kritik Pedas terhadap Usulan Tambahan Anggaran MBG
Nailul Huda dari Celios menyoroti sejumlah masalah krusial yang masih mengganjal program MBG. Menurutnya, fokus utama seharusnya bukan pada penambahan anggaran, melainkan pada penyelesaian masalah-masalah mendasar yang telah terjadi.
Berbagai permasalahan tersebut, mulai dari kasus keracunan hingga kualitas gizi makanan yang dipertanyakan, harus diatasi terlebih dahulu. Huda menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran MBG tahun ini sebelum berbicara soal tambahan anggaran tahun depan.
Permasalahan yang Masih Mengganjal Program MBG
Huda secara tegas menyatakan bahwa usulan penambahan anggaran Rp 118 triliun oleh Kepala BGN terkesan prematur. Ia menyebut BGN “menggunakan kacamata kuda” karena mengabaikan berbagai persoalan di lapangan, termasuk masalah penerimaan negara.
Beberapa masalah utama yang diidentifikasi Huda antara lain kesiapan sumber daya manusia di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesiapan infrastruktur, khususnya di Indonesia bagian timur, juga masih jauh dari ideal.
Ketahanan pangan yang rendah juga menjadi ancaman serius. Sulitnya akses ke dapur umum di beberapa wilayah memperparah situasi. Huda mempertanyakan kesiapan program MBG secara menyeluruh sebelum meminta tambahan anggaran yang sangat besar.
Tantangan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Kesiapan infrastruktur di Indonesia timur masih menjadi kendala besar. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga distribusi makanan bergizi menjadi tantangan tersendiri.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang mengelola program MBG juga perlu ditingkatkan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di dapur-dapur MBG sangat penting untuk memastikan kualitas makanan dan keamanan pangan.
Alternatif Solusi yang Lebih Terukur
Huda menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif penyelesaian. Salah satu alternatif yang mungkin adalah memberikan MBG dalam bentuk kemasan praktis seperti biskuit.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan ini memiliki konsekuensi. Tujuan utama program MBG, yaitu peningkatan gizi anak, mungkin akan terabaikan. Alternatif ini justru akan lebih menguntungkan industri makanan dan minuman.
Kesimpulan: Prioritaskan Evaluasi Sebelum Tambah Anggaran
Usulan tambahan anggaran Rp 118 triliun untuk program MBG pada tahun 2026 telah memicu perdebatan. Kritik tajam dilontarkan oleh peneliti Celios yang menilai BGN harus fokus menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar sebelum mengajukan penambahan dana. Perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta evaluasi menyeluruh program MBG menjadi langkah krusial sebelum membahas penambahan anggaran yang begitu besar. Prioritas utama harus tetap pada peningkatan gizi anak, bukan sekadar memenuhi target kuantitatif.
Solusi yang ditawarkan, baik berupa peningkatan kualitas program atau alternatif penyediaan makanan, perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program MBG.
