Aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, lumpuh total akibat demonstrasi yang dilakukan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian ini mengakibatkan ratusan sopir truk terjebak selama berjam-jam, bahkan hingga 12 jam, di Pelabuhan Gilimanuk. Antrean kendaraan membentang panjang, hingga mencapai 5,5 kilometer dari pelabuhan.
Kemacetan parah ini dilaporkan telah terjadi sejak Rabu dini hari, 16 Juli 2025. Antrean kendaraan tidak hanya mengular di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, tetapi juga menyebabkan kemacetan di jalur Gilimanuk-Singaraja sepanjang 5 kilometer. Kondisi ini didominasi oleh truk-truk besar yang terhambat penyeberangan.
“Saya sudah terjebak dari pukul 01.00 Wita dini hari tadi. Sampai pukul 14.00 Wita juga belum naik ke kapal. Tadi padahal sekitar pukul 08.00 Wita sudah masuk wilayah pelabuhan,” ungkap Jainul (47), seorang sopir truk ekspedisi asal Lumajang, Jawa Timur, menggambarkan kesulitan yang dialaminya.
Jainul menjelaskan bahwa kemacetan diduga dipicu oleh perdebatan di Pelabuhan Ketapang terkait kebijakan baru pasca-insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi yang ia terima menyebutkan adanya protes dan perdebatan di Pelabuhan Ketapang, meskipun detailnya masih belum jelas.
Bahkan, rekannya yang sudah berhasil naik kapal pun masih terhambat untuk bersandar di Ketapang. “Semoga ada solusi. Penyebabnya karena ada kapal tenggelam mungkin diperketat, ada kapal dilarang beroperasi. Pengen cepat tidak kayak gini,” keluhnya. Kondisi ini menunjukkan betapa besar dampak demonstrasi terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Polres Jembrana, Polsek Gilimanuk, dan Dishub Jembrana telah bersiaga di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk mengantisipasi situasi. Petugas terlihat mengatur lalu lintas di pertigaan Cekik guna mencegah saling serobot kendaraan dan meminimalisir potensi konflik.
Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, meminta pengguna jasa pelabuhan untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas. Pihaknya juga mengimbau agar para pengguna jasa membeli tiket dan mengisi identitas lengkap sebelum keberangkatan untuk memperlancar proses penyeberangan.
15 Kapal LCT Dilarang Berlayar
Sebanyak 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) dilarang beroperasi di lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Larangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi.
Surat resmi tertanggal 14 Juli 2025, yang ditandatangani Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana, menjelaskan penghentian operasional ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi tim pejabat pemeriksa keselamatan kapal.
“Hasil pemeriksaan tim pejabat pemeriksa keselamatan kapal direktorat Jenderal Perhubungan Laut merekomendasikan 15 kapal yang saat ini beroperasi di Pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk untuk ditunda keberangkatannya sampai dengan dilakukan perbaikan serta memenuhi seluruh rekomendasi tersebut dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ulang sampai seluruh temuan dapat dipenuhi dan kapal dalam kondisi laik layar,” demikian bunyi pernyataan resmi dari Purgana.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah pemeriksaan Rampcheck oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 10-11 Juli 2025. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari kecelakaan laut yang melibatkan KMP Tunu Pratama Jaya, sebuah kapal jenis LCT yang sebelumnya tidak diizinkan mengangkut penumpang.
Dadang, salah satu operator kapal LCT yang terkena dampak larangan ini, mengaku dirugikan. Kapalnya telah berhenti beroperasi sejak Selasa, 15 Juli 2025, pukul 22.00 WIB. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap nasib para sopir truk yang terdampak.
“Dari malam saya tidak bisa beroperasi dan terpaksa parkir. Tapi kasihan ini sopir-sopir tidak bisa menyeberang,” ujar Dadang. Ia menambahkan bahwa sejak Selasa malam, puluhan sopir truk yang terhambat perjalanan melakukan demonstrasi menuntut agar sebagian kapal LCT kembali dioperasikan.
“Sudah dari Selasa malam sopir-sopir itu protes, kasihan mereka sampai demo karena memang dirugikan kalau mereka tidak jalan,” kata Dadang. Meskipun memahami pentingnya kebijakan demi keamanan, ia berharap ada sosialisasi yang lebih baik sebelum kebijakan diterapkan.
Insiden ini menyoroti pentingnya koordinasi antar instansi terkait dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terdampak kebijakan. Pentingnya transparansi dan penjelasan yang rinci terkait alasan penutupan sementara pelayaran juga perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik di masa mendatang.
Demonstrasi para sopir truk di Pelabuhan Ketapang dan dampaknya yang meluas di Pelabuhan Gilimanuk ini menunjukkan betapa pentingnya sektor transportasi laut bagi perekonomian Indonesia, dan betapa sensitifnya situasi jika terjadi gangguan di jalur-jalur penyeberangan utama.
Situasi ini juga menunjukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan dan pengawasan kapal-kapal penyeberangan untuk mencegah kejadian serupa di masa datang dan memastikan kelancaran jalur transportasi antar pulau.
