Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah Menteri Koordinator (Menko) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Rapat ini sangat penting mengingat meningkatnya risiko global yang diproyeksikan akan berdampak signifikan pada Indonesia.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar sektor pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Perang menjadi risiko global tertinggi di tahun 2026 menurut World Economic Forum, sehingga ketahanan nasional perlu diperkuat.
Rapat Koordinasi Menko dan Banggar DPR: Menghadapi Risiko Global 2026
Rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (7/7/2025) dihadiri oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berhalangan hadir karena mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja. Namun, usulan anggaran dari Kementerian Koordinator Perekonomian tetap akan dipertimbangkan.
Ancaman Perang dan Dinamika Global
Said Abdullah menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi dampak perang terhadap perekonomian dan politik Indonesia. Ia berharap rapat ini dapat menghasilkan strategi untuk memperkuat ketahanan nasional baik di bidang politik maupun ekonomi.
Perang, menurut World Economic Forum, merupakan risiko global tertinggi di tahun 2026. Hal ini membutuhkan antisipasi serius dari pemerintah Indonesia.
Strategi Ekonomi Makro dan Fiskal 2026
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah menyampaikan bahwa masa sidang DPR yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025 akan membahas RAPBN 2026. Situasi global yang dinamis dan tidak menentu menjadi fokus utama pembahasan.
Puan Maharani menekankan pentingnya kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang mampu mengantisipasi dampak konflik geopolitik dan geoekonomi. Hal ini bertujuan agar APBN tetap optimal dalam mendukung pembangunan nasional.
Konflik geopolitik dan geoekonomi dapat mengganggu rantai pasok, konsumsi masyarakat, dan arus modal investasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meminimalisir dampak negatifnya.
Pemerintah perlu menyiapkan strategi yang komprehensif untuk menghadapi potensi krisis ekonomi global. Hal ini meliputi langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap berbagai skenario yang mungkin terjadi.
APBN 2026 harus dirancang secara fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi global. Hal ini memastikan anggaran dapat dialokasikan secara efektif untuk mengatasi berbagai tantangan.
Kebijakan Fiskal yang Responsif
Kebijakan fiskal yang responsif diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi.
Penggunaan teknologi dan digitalisasi juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan APBN. Hal ini penting untuk memastikan dana negara digunakan secara efektif dan akuntabel.
Kesimpulan
Rapat kerja Banggar DPR dengan para Menko merupakan langkah penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi risiko global di tahun 2026. Fokus pada sinergi antar sektor, antisipasi terhadap potensi perang, dan kebijakan ekonomi makro yang responsif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembahasan RAPBN 2026 diharapkan menghasilkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan datang.
