Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.410 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat judi online. Pemerintah, menurutnya, harus segera mengambil tindakan. Besarnya angka tersebut dan potensi penyalahgunaan dana negara menjadi perhatian serius.
Temuan PPATK menunjukkan total deposit judi online dari NIK penerima bansos mencapai Rp957 miliar sepanjang 2024, melibatkan 7,5 juta transaksi. Data ini diperoleh dari perbandingan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online.
Tanggapan DPR dan Tuntutan Investigasi
Maman Imanul Haq dari Fraksi PKB mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk berkoordinasi dengan PPATK dan Kepolisian. Investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengungkap kasus ini secara tuntas.
Bansos yang diterima oleh mereka yang terbukti terlibat judi online harus segera dihentikan. Negara tidak boleh membiayai aktivitas yang merusak. Langkah tegas ini penting untuk menjaga integritas program bansos.
Pentingnya Verifikasi Data dan Pencegahan Penyalahgunaan
Meskipun mendesak tindakan cepat, Maman mengingatkan pentingnya kehati-hatian. Kemungkinan penyalahgunaan data pribadi, seperti NIK, oleh pihak lain perlu dipertimbangkan.
Jika terbukti NIK disalahgunakan, aparat penegak hukum harus menangkap pelaku. Verifikasi data yang akurat dan mendalam sangat penting sebelum menjatuhkan sanksi.
Prinsip keadilan harus diutamakan. Jangan sampai warga yang tidak bersalah menjadi korban. Proses verifikasi yang teliti akan mencegah kesalahan dalam penindakan.
Perbaikan Sistem Pengawasan dan Distribusi Bansos
Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan keamanan data kependudukan. Sistem digital yang terhubung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat harus lebih aman.
Maman menekankan perlunya reformasi sistem distribusi bansos. Sistem yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terlindungi dari penyalahgunaan harus segera diterapkan. Hal ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana bansos di masa mendatang.
PPATK telah menemukan fakta mengejutkan. Data tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak pemerintah melakukan tindakan.
Kesimpulannya, kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos. Penguatan sistem keamanan data dan reformasi sistem distribusi bansos menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan integritas program bansos di masa depan.
