Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berkomitmen membangun pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Kerja sama erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kunci utamanya. Upaya ini memastikan setiap proses pembangunan IKN di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terbebas dari praktik koruptif.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam upaya membangun budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Pencegahan korupsi diintegrasikan ke dalam setiap tahapan pembangunan IKN.
Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di IKN
Otorita IKN menyadari pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah konkret untuk mencegah korupsi sejak dini.
Penguatan pemahaman mengenai gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan menjadi fokus utama. Hal ini penting mengingat Otorita IKN masih tergolong baru dan melibatkan beragam latar belakang pegawai.
Pegawai berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta. Keragaman latar belakang ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi terkait isu integritas.
Tantangan dan Strategi Membangun Budaya Anti Korupsi
Otorita IKN dibentuk pada Januari 2023. Tugas besar menanti, yaitu memulai pembangunan fisik Ibu Kota Negara baru pada 2025.
Tantangannya terletak pada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola secara efektif. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menekankan hal ini.
Pembangunan kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang anti korupsi menjadi prioritas. Hal ini penting untuk memastikan seluruh pihak memahami dan menjalankan aturan dengan benar.
Langkah-langkah Konkret yang Dilakukan
Otorita IKN secara aktif berkolaborasi dengan KPK. Kerja sama ini meliputi pelatihan, penyuluhan, dan pengawasan untuk menjamin integritas pembangunan IKN.
Program edukasi diberikan kepada seluruh pegawai. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan anti-korupsi dan konsekuensi pelanggaran.
Sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses juga dibangun. Hal ini memungkinkan setiap pihak melaporkan dugaan penyimpangan tanpa ragu.
Harapan Terwujudnya IKN yang Bersih dan Berintegritas
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid, Otorita IKN optimis membangun IKN yang bersih dan berintegritas. Proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lancar dan terbebas dari praktik korupsi.
Keberhasilan ini akan menjadi contoh bagi pembangunan di daerah lain. Model tata kelola yang transparan dan akuntabel akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Kerja sama dengan KPK merupakan langkah strategis. Pendekatan pencegahan korupsi yang komprehensif akan meminimalisir risiko penyimpangan.
Pembangunan IKN bukan hanya sekadar membangun infrastruktur fisik. Lebih dari itu, pembangunan IKN juga membangun sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan berkeadilan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang erat dengan KPK, IKN diharapkan menjadi contoh nyata bagi pembangunan berkelanjutan dan bebas korupsi di Indonesia.
