Israel berencana memobilisasi ribuan tentara cadangan dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari rencana perluasan serangan di Gaza, di tengah jalan buntu perundingan gencatan senjata.
Pemanggilan tentara cadangan ini diumumkan menyusul laporan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada Jumat lalu. Laporan tersebut membahas rencana intensifikasi tekanan terhadap Hamas.
Pengerahan Cadangan dan Eskalasi Serangan
Beberapa media melaporkan militer Israel telah mulai mengirimkan perintah mobilisasi kepada tentara cadangan. Mereka akan menggantikan pasukan aktif yang akan dikerahkan kembali ke Gaza.
Seorang juru bicara militer menolak memberikan konfirmasi atau bantahan atas laporan tersebut. Namun, laporan menyebutkan kerabat jurnalis AFP termasuk di antara yang menerima panggilan mobilisasi.
Penyiar publik Israel, Kan 11, melaporkan rencana tersebut juga mencakup evakuasi warga sipil Palestina dari Gaza utara dan tengah. Ini sebagai antisipasi perluasan operasi militer di wilayah tersebut, mirip dengan taktik yang digunakan di Rafah awal tahun ini.
Pertemuan Kabinet Keamanan dan Kekhawatiran Sandera
Kabinet keamanan Israel dijadwalkan bertemu untuk membahas dan menyetujui perluasan serangan militer di Gaza. Pengumuman ini telah menimbulkan kekhawatiran yang besar.
Keluarga dari 59 sandera Israel yang masih ditahan Hamas di Gaza sangat mencemaskan situasi ini. Sebagian besar sandera ini diculik selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Markas Besar Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengeluarkan peringatan mendesak. Mereka menyatakan setiap eskalasi akan membahayakan nyawa sandera, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal.
Pengembalian sandera dianggap sebagai prioritas utama oleh sebagian besar masyarakat Israel. Namun, negosiasi pembebasan sandera telah mandek selama beberapa minggu terakhir.
Kebuntuan Negosiasi Gencatan Senjata dan Tuduhan terhadap Qatar
Israel telah melanjutkan operasi besar-besaran di Gaza sejak 18 Maret. Hal ini terjadi di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata pasca-perang yang dipicu serangan Hamas Oktober 2023.
Upaya mediasi oleh Mesir dan Qatar berulang kali gagal. Hamas menuntut gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari Gaza. Sementara itu, Israel menuduh Hamas menolak tawaran yang dianggap masuk akal.
Netanyahu menuduh Qatar “bermain dua kaki” dalam negosiasi. Ia meminta Qatar untuk menentukan pilihan, berpihak pada peradaban atau kebiadaban Hamas.
Pernyataan Netanyahu ini muncul setelah laporan media Israel yang menyatakan Qatar menekan Hamas untuk menolak proposal Mesir untuk gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar membantah tuduhan tersebut.
Qatar menyebut tuduhan Israel sebagai distorsi upaya diplomatiknya. Mereka juga menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemaksaan politik.
Blokade total Israel terhadap pengiriman bantuan ke Gaza telah berlangsung selama tiga bulan. Hal ini telah memicu peringatan dari badan-badan PBB tentang bencana kemanusiaan yang akan datang.
Situasi di Gaza tetap tegang dan kompleks, dengan berbagai pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan agenda yang berbeda. Masa depan perundingan gencatan senjata dan nasib para sandera masih belum jelas.
Langkah Israel untuk memobilisasi tentara cadangan mengindikasikan potensi eskalasi konflik yang lebih lanjut. Dampaknya terhadap warga sipil di Gaza dan kemungkinan korban jiwa lainnya menjadi perhatian utama dunia internasional.
