Komisi II DPR memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan keuntungan. Keputusan ini diambil setelah rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rabu (16/7). Komisi II mendorong Kemendagri untuk segera menerbitkan aturan terkait pembinaan dan pengawasan BUMD.
Wakil Ketua Komisi II, saat membacakan kesimpulan rapat, menyatakan, “Mendorong Mendagri untuk menerbitkan Peraturan Mendagri tentang pembinaan dan pengawasan BUMD dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD.” Rapat juga menyepakati pembentukan direktorat jenderal (Ditjen) baru di Kemendagri yang khusus bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD. Dalam jangka panjang, Kemendagri juga didorong untuk menginisiasi rancangan undang-undang (RUU) khusus BUMD.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi banyak BUMD yang merugi. Kemendagri mencatat terdapat 1.091 BUMD di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persennya mengalami kerugian hingga mencapai Rp5,5 triliun. Lebih dari 58 persen BUMD di sektor aneka usaha dan jasa air dinilai kurang dan tidak sehat.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan data rinci. “303 BUMD, sektor jasa air dan usaha, atau 36 persen kategorinya kurang sehat. Dan 174 BUMD, atau 21,1 persen kategori tidak sehat. Ini ada sistem penilaian tersendiri angka-angkanya yang sudah disusun,” jelasnya. Data tersebut didapatkan dari hasil penilaian terhadap 823 BUMD di sektor jasa air dan aneka usaha. Sekitar 42 persen atau 346 BUMD masih dinilai sehat.
Selama ini, pemerintah pusat terbatas dalam menangani BUMD yang tidak profit karena kewenangan evaluasi dan pembubaran berada di tangan kepala daerah. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan akan ada tindakan yang lebih tegas terhadap BUMD yang tidak sehat. “Nah sementara ini kewenangan pembubaran itu di kewenangannya pada kepala daerah. Dengan ada nanti ada aturan mengenai salah satunya ada peraturan pembubaran bagi yang sudah sakit, yang enggak bisa ditolong lagi, maka itu akan lebih tegas,” ujar Tito.
Permasalahan BUMD dan Solusi yang Diharapkan
Masalah kerugian yang dialami sejumlah besar BUMD menjadi sorotan utama. Tingginya angka kerugian menunjukkan adanya masalah manajemen, strategi bisnis, atau pengawasan yang kurang efektif. Penting untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utama kerugian tersebut di masing-masing BUMD.
Pembentukan Ditjen khusus BUMD di Kemendagri diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan pembinaan BUMD secara lebih terstruktur dan efektif. Hal ini dapat membantu mencegah kerugian lebih lanjut dan mendorong peningkatan kinerja BUMD. Ditjen ini akan berperan penting dalam memberikan panduan, pelatihan, dan dukungan teknis kepada BUMD.
Inisiasi RUU BUMD dalam jangka panjang merupakan langkah strategis untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan jelas terkait pengelolaan BUMD. RUU ini diharapkan dapat mengatur secara detail aspek-aspek penting, mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran BUMD, serta memberikan landasan hukum yang kuat bagi tindakan pemerintah pusat dalam mengawasi dan membina BUMD.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Implementasi kebijakan ini tentu akan menghadapi tantangan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Perlu adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan efektif di seluruh Indonesia.
Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama semua pihak. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Kemendagri digunakan secara bijak dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, kinerja BUMD secara keseluruhan dapat meningkat, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(thr/wis)
