Laut Indonesia: Kedaulatan, Ketahanan Pangan, dan Masa Depan Bangsa
Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan letaknya di jantung Segitiga Terumbu Karang, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Namun, kekayaan ini bukan hanya soal kedaulatan semata, melainkan juga kunci bagi ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Memahami dan melindungi laut Indonesia menjadi krusial bagi masa depan generasi mendatang.
Komitmen DPR RI dalam Perlindungan Laut
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menekankan pentingnya kesehatan laut untuk ketahanan pangan dan kedaulatan Indonesia. Beliau menyampaikan hal ini dalam peluncuran Koalisi Parlemen untuk Perlindungan Laut (ICOP) di Prancis.
ICOP, yang dihadiri oleh 80 anggota parlemen dari 20 negara, menjadi wadah kolaborasi internasional dalam upaya menjaga kesehatan laut dunia. Keikutsertaan DPR RI dalam ICOP menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam perlindungan laut secara global.
Komisi IV DPR RI telah membentuk Kaukus Laut lintas partai yang kini berkembang menjadi Kaukus Konservasi. Kaukus ini mengintegrasikan isu-isu darat dan laut untuk pendekatan yang lebih holistik.
DPR RI berkomitmen menjadi anggota aktif ICOP, tidak hanya sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga laut. Hal ini menunjukkan peran DPR RI yang lebih luas dalam perlindungan ekosistem laut Indonesia.
Pencapaian dan Langkah Konkret Perlindungan Laut
Salah satu pencapaian penting dalam pertemuan ICOP adalah dukungan legislatif terhadap Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA). TFCCA memungkinkan pertukaran utang sebesar 35 juta dolar AS untuk perlindungan terumbu karang.
Dukungan ini bukan hanya pencapaian diplomatik, tetapi juga hasil nyata dukungan kebijakan dan anggaran legislatif. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam mengalokasikan sumber daya untuk pelestarian lingkungan laut.
Selain itu, DPR RI siap mengintegrasikan Coral Bond dalam strategi pembangunan nasional melalui Kaukus Konservasi. Ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan inisiatif konservasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Ratifikasi BBNJ dan Perluasan Kawasan Konservasi
DPR RI juga berkomitmen untuk meratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Ratifikasi ini akan memperkuat koordinasi antar kementerian dan memperluas kawasan konservasi di laut lepas.
Perluasan kawasan konservasi di laut lepas merupakan langkah penting untuk melindungi keanekaragaman hayati di perairan internasional. Hal ini menunjukan komitmen Indonesia untuk melindungi laut di luar wilayah yurisdiksi nasional.
Tantangan dan Solusi Ke Depan
Indonesia berkomitmen untuk melindungi 30 persen wilayah lautnya pada tahun 2045. Komitmen ini membutuhkan dukungan lembaga yang kuat, pembiayaan jangka panjang, dan partisipasi aktif masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia akan belajar dari negara lain mengenai partisipasi pemangku kepentingan dan blue finance. Blue finance merupakan strategi pendanaan untuk proyek-proyek kelautan yang berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi laut Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi laut.
Pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya perlindungan laut tidak dapat dipungkiri. Kerjasama ini akan memastikan keberlanjutan upaya pelestarian lingkungan laut Indonesia untuk generasi mendatang. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjaga kekayaan lautnya untuk kesejahteraan bangsa.
