27 Oktober 2020

Ketua MPR Ajak para Aktivis Jaga Stabilitas dan Kondusifitas Bangsa Indonesia

Istimewa

Bagikan:

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para aktivis yang selalu berada dekat dengan masyarakat, bisa turut terlibat menjaga stabilitas Indonesia agar tetap kondusif. Jangan sampai pandemi Covid-19 justru dimanfaatkan berbagai pihak untuk membuat Indonesia jatuh dalam berbagai krisis multidimensi.

“Kita patut bersyukur, pandemi Covid-19 sejauh ini hanya menyebabkan krisis kesehatan. Belum meningkat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik. Ini semua berkat kerjasama para aktivis bergotongroyong menjaga Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, memang saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah, sebagaimana perekonomian negara dunia lainnya. Namun Indonesia belum masuk ke jurang resesi. 

Pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 bisa mencapai 2,97 persen. Diperkirakan terkontraksi mendalam di kuartal 2/2020 menjadi minus 3,1 persen akibat pemberlakukan PSBB dan berhentinya berbagai aktifitas ekonomi. Perlu kerja keras pemerintah dan semua pihak agar di kuartal 3/2020 pertumbuhan ekonomi tak lagi minus, sehingga Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi.

“Stimulus anggaran sudah disiapkan mencapai Rp677,2 triliun. Bahkan Menteri Keuangan menyampaikan, pemerintah akan menaikan menjadi Rp695,2 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya, dari sebelumnya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun. Anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi 87,5 triliun, perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun, serta insentif UMKM sebesar Rp 123,46 triliun,” papar Bamsoet.

Bamsoet mengingatkan para pemangku kebijakan agar senantiasa berhati-hati mengelola anggaran yang besar tersebut. Mengingat Presiden Joko Widodo juga sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi secara ketat setiap rumah anggaran penanganan Covid-19 agar tak melenceng dari aturan dan tujuan.

“Aktivis juga punya peran memantau apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan dengan baik di lapangan. Korupsi di masa krisis atau bencana nasional adalah kejahatan luar biasa. Merujuk UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati,” tegas Bamsoet.

Ia menambahkan, yang patut disyukuri ditengah pandemi adalah tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja presiden masih cukup tinggi, yakni di kisaran angka 82,8 persen. Begitupun dengan TNI dan Polri, masing-masing di kisaran angka 85,5 persen dan 79,4 persen, sebagaimana bisa dilihat dalam temuan survei Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020.

“Selama rakyat masih percaya terhadap Presiden, TNI, dan Polri, selama itu juga Indonesia akan tetap kondusif. Ditopang dengan para aktivis yang menyumbangkan berbagai pemikiran kritis dengan tetap cinta Indonesia, Indonesia akan semakin terhindar dari krisis sosial, krisis ekonomi apalagi krisis politik, sebagaimana sudah terjadi di India, Amerika, maupun Brazil,” pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *