Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pengawasan internal Polri. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Polri tahun 2025 di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Sebagai lembaga kepolisian nasional terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, pengawasan internal yang efektif menjadi kunci kepercayaan publik.
Penguatan pengawasan internal Polri merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tito Karnavian, yang juga menjabat Wakil Ketua Kompolnas, meyakini pengawasan internal yang baik akan secara otomatis meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat.
Pengawasan Internal: Kunci Kepercayaan Publik terhadap Polri
Pengawasan internal yang efektif dinilai sebagai solusi utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Tito Karnavian menjelaskan bahwa kemampuan sebuah institusi untuk melakukan pengawasan diri sendiri akan menjadi bukti kredibilitas dan profesionalisme. Kepercayaan publik akan meningkat signifikan jika sistem pengawasan internal berjalan dengan baik dan transparan.
Sistem pengawasan yang baik juga akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri. Hal ini penting mengingat kompleksitas tugas kepolisian di Indonesia, terutama mengingat tantangan geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Tantangan Geografis dan Kompleksitas Tugas Kepolisian di Indonesia
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar, menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan keamanan. Berbeda dengan negara daratan seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, mobilitas dan koordinasi di Indonesia jauh lebih kompleks.
Kondisi geografis ini mempengaruhi efisiensi pelaksanaan tugas kepolisian. Infrastruktur yang kurang memadai di beberapa wilayah menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, pengawasan internal yang efektif dan responsif sangat penting untuk memastikan kinerja optimal Polri di seluruh wilayah Indonesia.
Pentingnya Pengawasan Proaktif dan Responsif
Pengawasan terhadap Polri tidak hanya bersifat reaktif atau menunggu adanya laporan masyarakat. Menurut Tito Karnavian, diperlukan pendekatan proaktif dan sistematis dalam melakukan pengawasan.
Respon cepat terhadap keluhan masyarakat sangat penting. Hal ini perlu diimplementasikan seperti dalam industri jasa yang mengedepankan kepuasan pelanggan. Langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan pelayanan publik juga harus menjadi prioritas utama.
Kunjungan Lapangan Kompolnas dan Dialog dengan Satker Polri
Kompolnas perlu melakukan kunjungan lapangan ke satuan kerja (satker) Polri. Tujuannya adalah untuk mencocokkan program yang telah dirancang dengan kondisi riil di lapangan.
Kunjungan ini meliputi penilaian pelayanan publik Polri dalam aspek penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan perlindungan masyarakat. Melalui dialog langsung, Kompolnas dan Polri dapat membahas *key performance index* (KPI) dan strategi untuk mencapai target kinerja, seperti penurunan angka kejahatan atau kecelakaan lalu lintas.
Dialog ini juga akan mendorong satker dan polda untuk meminimalisir pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan akuntabel.
Rakorwas Kompolnas dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Irwasum Polri, Ketua Ombudsman, Wakil Menteri Hukum, Sekretaris Kompolnas, dan perwakilan dari Komisi Yudisial dan KPAI. Kehadiran berbagai lembaga ini menunjukan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan dan transparansi di tubuh Polri. Kerja sama antar lembaga ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kerja sama dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, merupakan kunci untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya di mata masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap penegak hukum akan semakin meningkat dan tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara.
