Pengiriman siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman atau konsekuensi atas perilaku yang dianggap menyimpang, menjadi sorotan tajam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Praktik ini, yang melibatkan asesmen atau penilaian siswa sebelum dikirim ke barak, menimbulkan pertanyaan besar mengenai metode dan profesionalitas proses tersebut. KPAI menekankan pentingnya peran psikolog profesional dalam menilai kondisi psikologis anak, bukan sekadar rekomendasi dari guru bimbingan konseling (BK).
Keberadaan guru BK sendiri ternyata menjadi kendala di beberapa daerah. Temuan KPAI di lapangan mengungkap adanya ketidaksesuaian antara praktik pengiriman siswa ke barak dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.
Asesmen Siswa Sebelum Masuk Barak Militer: Peran Psikolog Profesional
KPAI secara tegas menyatakan bahwa asesmen atau penilaian terhadap siswa sebelum dikirim ke barak militer harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berkompeten di bidang psikologi anak. Hal ini penting untuk memastikan penilaian objektif dan terhindar dari potensi kesalahpahaman.
Proses asesmen yang dilakukan oleh tenaga profesional akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi psikologis anak, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku yang bermasalah. Dengan begitu, intervensi yang tepat dapat diberikan, bukan sekadar hukuman fisik atau mental.
Kekurangan Guru BK di Sekolah: Tantangan dalam Penanganan Siswa Bermasalah
Ironisnya, investigasi KPAI menemukan tiga sekolah menengah pertama (SMP) di Purwakarta yang ternyata tidak memiliki guru BK. Kondisi ini mempersulit proses asesmen yang seharusnya dilakukan sebelum siswa dikirim ke barak militer.
Tanpa guru BK, proses identifikasi siswa bermasalah dan pemberian konseling menjadi terhambat. Akibatnya, potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengiriman siswa ke barak militer semakin besar.
Ketiadaan guru BK juga berdampak pada ketersediaan layanan konseling dan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan. Ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga profesional di sekolah-sekolah.
Peran Guru BK dan Implikasi Kurangnya Tenaga Profesional
Meskipun banyak sekolah memiliki guru BK, peran mereka dalam proses pengiriman siswa ke barak militer perlu dikaji ulang. KPAI mempertanyakan apakah guru BK memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan asesmen psikologis yang komprehensif.
Guru BK, meskipun berperan penting dalam membimbing siswa, mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan penilaian psikologis yang dibutuhkan sebelum siswa dikirim ke barak. Hal ini perlu menjadi perhatian serius.
Akibatnya, keputusan untuk mengirim siswa ke barak militer bisa saja didasarkan pada penilaian yang tidak akurat dan tidak holistik. Ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada siswa tersebut.
Perlu adanya pelatihan dan pembinaan khusus bagi guru BK untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus siswa bermasalah. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan jumlah guru BK di sekolah, khususnya di daerah-daerah yang masih kekurangan.
Ketersediaan tenaga psikolog profesional di sekolah juga menjadi hal krusial. Kolaborasi antara guru BK dan psikolog akan menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan akurat.
Kesimpulannya, praktik pengiriman siswa ke barak militer memerlukan evaluasi menyeluruh. Keterlibatan psikolog profesional dalam proses asesmen sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan intervensi yang diberikan tepat sasaran serta memperhatikan aspek kesejahteraan psikologis anak. Keberadaan guru BK yang memadai juga menjadi kunci penting dalam sistem penanganan siswa bermasalah di sekolah.
Ke depannya, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional di bidang psikologi anak dan bimbingan konseling di sekolah sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik yang berpotensi merugikan anak. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencapai hal ini.
