Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Kamis (17/7/2025).
Meskipun masih dalam tahap penyelidikan, kasus ini telah menarik perhatian publik mengingat pentingnya program PMT dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Asep menekankan bahwa detail informasi baru dapat diungkap setelah kasus ini memasuki tahap penyidikan.
Dugaan Korupsi Pengadaan PMT Ibu Hamil dan Balita
Asep Guntur Rahayu secara singkat menjelaskan bahwa fokus penyelidikan KPK adalah pada pengadaan makanan untuk ibu hamil dan balita. Ia mengatakan bahwa proses penyelidikan umumnya bersifat tertutup.
Informasi awal menunjukkan bahwa dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengadaan PMT yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada periode 2016-2020. Program PMT sendiri bertujuan meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita serta menurunkan angka stunting.
Program PMT dan Upaya Penurunan Stunting
Program PMT merupakan program vital dalam upaya pemerintah menekan angka stunting. Program ini menyediakan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan balita guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Namun, efektivitas program ini sebelumnya telah dipertanyakan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pernah mengkritik program pemberian susu dan biskuit yang dinilai belum efektif dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 6 Maret 2025.
Setyo menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap kandungan gizi makanan yang diberikan. Ia berharap agar makanan yang sampai kepada ibu hamil dan balita benar-benar berkualitas dan memiliki dampak optimal dalam menurunkan angka stunting.
Tahap Penyelidikan dan Transparansi KPK
KPK saat ini masih berada pada tahap penyelidikan. Proses ini memerlukan waktu dan kehati-hatian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat sebelum kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.
Meskipun detail kasus masih dirahasiakan, komitmen KPK untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas perlu diapresiasi. Transparansi informasi akan diberikan kepada publik setelah kasus memasuki tahap penyidikan.
Kejelasan informasi tentang kasus ini sangat penting, mengingat program PMT menjadi salah satu upaya penting dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Publik berharap KPK dapat segera menyelesaikan penyelidikan dan memberikan penjelasan yang komprehensif.
Proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini penting tidak hanya untuk kasus ini, tetapi juga untuk menjaga integritas seluruh program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Semoga penyelidikan KPK dapat mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memberikan solusi konkret untuk memperbaiki program PMT, sehingga tujuan utama program tersebut – menurunkan angka stunting – dapat tercapai secara efektif dan efisien.
