Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru-baru ini meminta maaf kepada para mitra driver ojek online (ojol) di Indonesia terkait kurang optimalnya penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR) Lebaran lalu. Permintaan maaf ini menuai beragam reaksi, termasuk dari Asosiasi ojek online Garda Indonesia.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai permintaan maaf Kemenaker tidak tepat sasaran. Ia berpendapat bahwa tanggung jawab atas permasalahan BHR sepenuhnya berada di tangan perusahaan aplikasi ojol, bukan pemerintah.
Tanggapan Garda Indonesia: Kemenaker Salah Sasaran
Igun menegaskan bahwa Kemenaker tidak perlu meminta maaf atas kemelut BHR. Program tersebut, menurutnya, berada di luar wewenang regulasi Kemenaker.
Ia menambahkan bahwa justru perusahaan aplikasi ojol yang seharusnya bertanggung jawab dan meminta maaf atas permasalahan tersebut. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan perusahaan aplikasi dinilai turut memperkeruh suasana dengan membela kepentingan perusahaan.
Prioritas Driver Ojol: Bukan BHR, Tapi Potongan Aplikasi
Garda Indonesia menekankan bahwa BHR bukanlah tuntutan utama para driver ojol. Bantuan tersebut dianggap sebagai bonus semata.
Prioritas utama para driver, menurut Igun, adalah pengurangan potongan aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen. Ini merupakan tuntutan yang jauh lebih substansial bagi kesejahteraan para driver.
Dukungan Garda Indonesia terhadap Upaya Kemenaker
Meskipun demikian, Garda Indonesia tetap mendukung upaya Kemenaker dalam memperjuangkan hak dan keadilan para driver ojol. Langkah persuasif Kemenaker dalam menyerap aspirasi dari berbagai pihak dinilai positif.
Garda Indonesia mengakui upaya Kemenaker tersebut, meski belum optimal, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan para pekerja di sektor ojek online.
Penjelasan Kemenaker Terkait BHR yang Kurang Optimal
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para driver ojol. Ia mengakui bahwa penyaluran BHR Lebaran lalu kurang optimal.
Yassierli menjelaskan bahwa perumusan kebijakan BHR dilakukan secara terburu-buru karena keterbatasan waktu. Namun, ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Pertimbangan Kondisi Keuangan Perusahaan Aplikasi
Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan aplikasi transportasi online dalam merumuskan kebijakan BHR. Pencairan BHR dinilai akan semakin sulit jika pemerintah tidak segera membuat kebijakan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan para driver ojol dengan kondisi industri aplikasi transportasi online yang dinamis.
Kesimpulannya, polemik BHR Lebaran lalu menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai perspektif. Meskipun Garda Indonesia menilai Kemenaker salah sasaran dalam meminta maaf, asosiasi tersebut tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak driver ojol. Permasalahan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan asosiasi driver untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pekerja di sektor transportasi online. Ke depan, fokus utama hendaknya tertuju pada pengurangan potongan biaya aplikasi yang lebih substansial bagi kesejahteraan para driver.
