Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor. Kegiatan ini menandai dimulainya tahun ajaran baru di sekolah yang merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan pemerintah.
Kehadiran Menteri Rini turut menegaskan komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dukungan Kementerian PANRB untuk Sekolah Rakyat
Kementerian PANRB berperan aktif dalam penataan kelembagaan Sekolah Rakyat. Mereka juga memastikan pemenuhan kebutuhan guru yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.
Rini Widyantini menyatakan komitmennya untuk memastikan peran Kementerian PANRB dijalankan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan langsung seusai menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor pada Senin, 14 Juli 2025.
Sekolah Rakyat: Strategi Pemutusan Rantai Kemiskinan
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menekankan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai solusi cepat dalam memutus rantai kemiskinan. Semua kementerian, katanya, terlibat aktif dalam program ini.
Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Bogor, merupakan contoh nyata dari program tersebut. Sekolah ini memiliki empat rombongan belajar dengan total 100 siswa.
Penerimaan siswa di Sekolah Rakyat tidak melalui tes akademik. Seleksi didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
MPLS di Sekolah Rakyat dan Visi Pendidikan Berkualitas
Pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor juga dihadiri Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Keduanya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sistem asrama di Sekolah Rakyat dirancang untuk menanamkan kebiasaan positif dan rasa bangga nasionalisme. Kurikulum yang diterapkan memadukan kurikulum nasional, kearifan lokal, dan pembekalan life skill.
Saat ini, terdapat 100 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Rinciannya meliputi 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan gratis dan berbasis asrama. Tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas yang setara bagi semua kalangan.
Kementerian PANRB memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya guru yang cukup di Sekolah Rakyat. Mereka terlibat dalam menetapkan kebutuhan dan formasi guru untuk menjamin kualitas pendidikan yang optimal.
Kehadiran tiga menteri dalam pembukaan MPLS Sekolah Rakyat menunjukkan betapa serius pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan melalui pendidikan. Program Sekolah Rakyat, dengan dukungan berbagai kementerian, menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu, membuka peluang untuk memutus siklus kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
