Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kasus judi online tertinggi di Indonesia sejak tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, yang kini tengah berupaya keras untuk menekan angka tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk berkolaborasi dalam memberantas judi online. Upaya ini dilakukan mengingat dampak negatif judi online yang sangat signifikan bagi masyarakat.
Kerja Sama Kominfo dan Pemprov Jabar Tekan Judi Online
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menekan angka judi online, khususnya di Jawa Barat. Beliau menyampaikan hal ini setelah meninjau peserta pendidikan karakter di Purwakarta.
Menurut Menkominfo, tren judi online memang mengalami penurunan, namun intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk mencegah peningkatan kembali. Angka kasus judi online di Jawa Barat saat ini masih tergolong tinggi.
Meutya menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam penanggulangan judi online. Tanpa intervensi yang kuat, potensi peningkatan kasus kembali sangat besar.
Ancaman Meningkatnya Rekening Judi Online
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprediksi peningkatan rekening yang terkait dengan judi online hingga 1.200 pada tahun 2025 jika tidak ada tindakan tegas. Pemerintah berupaya keras menekan angka ini.
Oleh karena itu, kerja sama berbagai pihak sangat penting untuk mencegah skenario terburuk tersebut. Strategi pencegahan dan penindakan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan.
Strategi Pemberantasan Judi Online
Sejak menjabat, Kementerian Kominfo telah memblokir 1,4 juta situs judi online. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Namun, pemblokiran situs saja tidak cukup. Penyebaran konten judi online di berbagai platform media sosial juga harus ditangani.
Kerja sama dengan platform digital seperti Instagram, Facebook, X (Twitter), dan TikTok sangat krusial. Platform-platform ini diharapkan berperan aktif dalam menyaring konten negatif.
Meutya menekankan pentingnya peran platform digital dalam mendeteksi dan memblokir konten judi online sedini mungkin. Mereka memiliki kemampuan teknis dan akses informasi yang lebih baik.
Selain itu, diperlukan juga tindakan nyata di lapangan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kecanduan judi online tidak akan hilang hanya dengan pemblokiran situs.
Peran Peraturan Pemerintah (PP) Tunas
Pemerintah juga mengandalkan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas sebagai langkah strategis melindungi anak-anak dari paparan judi online. PP Tunas difokuskan pada perlindungan anak di bawah umur.
Lebih dari 400 ribu anak di bawah usia 18 tahun menjadi sasaran utama perlindungan PP Tunas. Diharapkan PP Tunas dapat mengurangi jumlah pemain judi online secara signifikan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan bahwa PP Tunas akan mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk dari kecanduan game online. Regulasi ini akan membedakan antara game profesional dan game yang berisiko menimbulkan kecanduan.
Dedi menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari dampak negatif game online tanpa menghambat perkembangan atlet e-sport berprestasi. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama.
Upaya menekan angka judi online di Jawa Barat membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta platform digital. Kombinasi strategi pemblokiran situs, pengawasan platform digital, dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas judi online dan melindungi generasi muda.
