Situs berita bisnis, UKM, entrepreneurship, inspirasi sukses, dan industri kreatif di Indonesia

Mother of Industry: Tingkatkan Daya Saing dengan Penerapan SNI untuk Hadang Dominasi Impor

2 min read

Foto: istimewa

Read Time4 Minutes, 18 Seconds

topreneur.id – Terkait baja, BSN telah menetapkan 57 SNI, 13 di antaranya adalah SNI Wajib. Diketahui, pada 2018 konsumsi baja nasional sebesar 14,7 juta ton dengan penggunaan terbesar untuk sektor  konstruksi yang mencapai angka 78%. Namun, industri baja saat ini dibayang-bayangi dengan dominasi baja impor yang mencapai 52%.  

Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus mendorong industri baja terapkan SNI. BSN menilai, produk ini sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen. Apalagi pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan proyek infrastruktur. Beberapa wilayah Indonesia yang rawan gempa pun menuntut tersedianya produk baja yang benar-benar lulus uji sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baja merupakan salah satu dari sekian produk yang beredar di pasar yang harus ber-SNI. Saat ini ada 205 SNI yang diberlakukan secara wajib. “Kewenangan kami adalah memfasiltasi stakeholder dalam merumuskan SNI yang setelah ditetapkan oleh Kepala BSN, SNI bersifat sukarela. Kementerian bisa mengadopsi SNI menjadi Regulasi jika melalui analisisnya SNI tersebut benar-benar menyangkut keselamatan konsumen,” ujar Deputi Bidang Akreditasi BSN, Kukuh S. Achmad dalam Ngobrol Bareng Santai (NGOBRAS) SNI.

BSN sendiri telah menetapkan 57 SNI terkait baja, 13 di antaranya merupakan SNI yang diberlakukan secara Wajib. SNI tersebut antara lain SNI 7614:2010 Baja batangan untuk keperluan umum (BjKU); SNI 2052-2017 Baja tulangan beton; SNI 07-0065-2002 Baja tulangan beton hasil canai panas ulang; SNI 07-0601-2006 Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P); SNI 07-3567-2006 Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj.D)dan SNI 07-2053-2006 Baja lembaran lapis seng (Bj.LS).

Penetapan SNI baja tersebut didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertimbangan perlindungan konsumen dari beredarnya baja yang tidak aman. “Penetapan SNI dilakukan secara konsensus bersama stakeholder terdiri dari instansi, pakar, industri, dan konsumen dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Melalui penetapan SNI baja, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan perlindungan konsumen,” jelas Kukuh.

SNI, tambah Kukuh, direview setiap 5 tahun sekali mengikuti perkembangan iptek dan masukan dari stakeholder. “Sebagai contoh, saat ini, terdapat 2 SNI terkait baja yang dianggap sulit dalam pengawasan penggunaannya di lapangan, yakni SNI 7614:2010 Baja batangan untuk keperluan umum dan SNI 2052:2017 Baja tulangan beton.”

Foto: istimewa

Dalam kesempatan yang sama, Standards & Certifications The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Basso D. Makahanap mendukung industri-industri baja menerapkan SNI. Baginya, industri baja merupakan salah satu industri hulu dalam perekonomian yang merupakanmother of industry yang menjadi penopang bagi industri lain serta mendukung sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menurut Basso, saat ini penggunaan baja untuk konstruksi mencapai 78% dari seluruh konsumsi baja Indonesia. Artinya, pasar kontruksi menjadi yang terbesar dalam penyerapan baja di Indonesia.

Dengan potensi demand baja nasional yang sangat besar sehingga diperlukan penguatan struktur industri baja nasional melalui kebijakan dan regulasi investasi yang berpihak kepada industri baja lokal sekaligus untuk menarik investor.

Berdasarkan data IISIA, konsumsi baja nasional pada tahun 2018 sebesar 14,7 juta ton, angka tersebut menunjukkan peningkatan 8,29% dari tahun sebelumnya dan diproyeksikan akan terus meningkat.

Namun, utilisasi kapasitas industri baja rata-rata masih rendah (<50%) sehingga tingkat produksi masih dapat ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan baja nasional khususnya dari sektor konstruksi. Salah satu upaya yang saat ini sedang berjalan untuk memenuhi kebutuhan baja domestik dan dapat mensubtitusi produk impor serta memperkuat daya saing industri baja nasional, yaitu pembangunan Klaster Baja 10 juta ton di Cilegon yang dilakukan oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan POSCO Korea.

Konsumsi baja nasional setiap tahun terus mengalami peningkatan dan diikuti oleh volume impor baja yang juga masih cukup tinggi dengan pangsa pasar mencapai 52%, sedangkan supply produksi nasional setelah dikurangi ekspor hanya mendapat pangsa pasar sebesar 48%.

Basso menilai, volume importasi baja yang tinggi membuat industri baja nasional tidak mampu bersaing sehingga menyebabkan defisitnya neraca perdagangan RI.

“Industri baja nasional perlu dilindungi dari ancaman produk impor, baik dengan tariff barrier maupun non-tariff barrierseperti penerapan SNI wajib untuk mensinergikan pengembangan industri baja hulu dan hilir di Indonesia agar pelaku industri baja domestik dapat menghasilkan produk baja yang berdaya saing dan sesuai standar sebagai upaya untuk membendung impor,”  ujarnya.

“Penerapan SNI akan menentukan kualitas produk baja, khususnya untuk penggunaan di sektor konstruksi, karena akan berdampak langsung pada keselamatan masyarakat umum sebagai pengguna akhir baja, dimana hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kerusakan struktur yang dapat menyebabkan korban jiwa khususnya pada saat terjadi gempa bumi,” imbuh Basso.

Dengan demikian, Basso mengutarakan perlunya perhatian besar terhadap sumber bahan baku baja ber-SNI untuk konstruksi, seperti baja tulangan beton, baja siku/profil, dan pelat baja untuk bangunan/atap/gedung.

“Kami berharap pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk baja non SNI yang digunakan untuk sektor konstruksi atau pembangunan infrastruktur melalui pemerintah daerah maupun pusat, karena risikonya terlalu besar jika ada produk seperti itu yang ternyata lolos masuk ke pasar,” tegasnya.

Maraknya produk baja non-standar menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri baja nasional sehingga perlu komitmen dan perhatian bersama untuk menyelesaikannya dengan mensinergikan antara Pemerintah, Asosiasi Baja dan Produsen Baja Nasional.

Saat ini, pelaku industri baja yang tergabung dalam IISIA berjumlah 193 perusahaan. Salah satu industri baja yang telah menerapkan SNI adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). SNI wajib yang telah diterapkan antara lain SNI 07-0601-2006 Hot Rolled Coil (HRC), SNI 07-3567-2006 Cold Rolled Coil (CRC), dan SNI 07-0053-2006 Wire Rod yang bersifat sukarela.

0 0

About Post Author

Redaksi

Editor
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *