Kegelapan menyelimuti ruas jalan Bypass Nganjuk. Bukan kegelapan malam biasa, melainkan kegelapan akibat matinya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kondisi ini telah memicu keresahan warga dan rawan kecelakaan.
Minimnya penerangan di sepanjang jalur vital ini, khususnya di titik-titik rawan seperti perempatan dan tikungan tajam, membuat visibilitas pengendara sangat terbatas, terutama pada malam hari. Kondisi ini diperparah saat hujan turun.
Kegelapan Mematikan di Bypass Nganjuk
Laporan dari warga sekitar dan pengendara yang kerap melintasi Bypass Nganjuk menyebutkan bahwa hampir seluruh PJU dari arah timur hingga barat dalam kondisi mati. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama tanpa ada tanda-tanda perbaikan.
Seorang warga bernama Wahyu (34) mengungkapkan kekhawatirannya, “Sudah lama lampu-lampu jalan mati. Kalau malam, gelap sekali. Apalagi kalau hujan, tambah bahaya.” Pernyataan ini merefleksikan keresahan banyak pengguna jalan.
Kecelakaan Beruntun, Korban Jiwa Terjadi
Akibat minimnya penerangan, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi di jalur tersebut, terutama pada malam hari. Beberapa kecelakaan yang terjadi, bahkan mengakibatkan korban jiwa.
Wawan, warga setempat, menuturkan, “Saya sering melihat kecelakaan di kawasan bypass, khususnya malam hari. Banyak kendaraan melaju kencang dan tidak melihat adanya kendaraan lain yang parkir atau menyeberang.” Ia menambahkan insiden kecelakaan yang baru saja terjadi, “Seperti tadi malam, ada tiga kendaraan sepeda motor terlibat kecelakaan, di antaranya salah satu pengendara meninggal dunia dan lainnya mengalami luka serius,” katanya, Jumat (30/09).
Tanggung Jawab yang Belum Jelas
Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan PJU di Bypass Nganjuk masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, atau Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN)?
Ketidakjelasan ini semakin memperparah situasi. Ketiadaan lampu penerangan jalan bukan hanya masalah kenyamanan, namun juga masalah keselamatan jiwa pengguna jalan.
Pemerintah Daerah vs Pemerintah Pusat
Pembagian kewenangan pengelolaan jalan nasional seringkali menjadi kendala dalam penanggulangan masalah seperti ini. Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memperlambat proses perbaikan.
Kejelasan alur koordinasi dan tanggung jawab masing-masing instansi sangat penting agar permasalahan ini dapat segera teratasi.
Desakan Warga dan Tuntutan Transparansi
Warga Nganjuk mendesak agar perbaikan PJU di Bypass Nganjuk dilakukan secepatnya. Mereka menuntut transparansi dari pihak terkait mengenai anggaran dan penanganan masalah ini.
Seorang aktivis lingkungan dan keselamatan jalan mengungkapkan kekecewaannya, “Kalau tidak ada anggaran, bilang. Tapi kalau ada anggaran tapi dibiarkan, itu keterlaluan. Ini soal nyawa.” Pernyataan ini mewakili keresahan banyak pihak.
- Perbaikan PJU harus segera dilakukan untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut.
- Transparansi anggaran dan proses perbaikan harus diutamakan.
- Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan.
Meningkatnya volume kendaraan di Bypass Nganjuk menuntut peningkatan prioritas pada keselamatan pengguna jalan. Penerangan jalan yang memadai bukan hanya sekadar fasilitas, melainkan juga cerminan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan warganya.
Kejadian ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait. Ketepatan waktu perbaikan infrastruktur publik yang berkaitan dengan keselamatan sangatlah krusial dan tidak boleh diabaikan. Semoga kejadian ini menjadi titik balik bagi peningkatan koordinasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Indonesia.
