Penerapan opsi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia menimbulkan dampak yang beragam, khususnya bagi pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah Provinsi Banten yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat kebijakan ini.
Penurunan PAD di Banten ini menjadi sorotan karena berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten pun berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Penurunan PAD Banten Akibat Opsen Pajak Kendaraan
Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan bahwa penerimaan PAD Banten mengalami penurunan signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah kebijakan opsen pajak kendaraan.
Menurut Gubernur, banyak warga Banten yang memilih membeli kendaraan di Jakarta, yang tidak menerapkan opsen pajak, daripada di Banten. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Banten menurun drastis.
Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2025 per 25 April 2025, pendapatan Banten hanya mencapai 19,84 persen (Rp 2,23 triliun) dari target Rp 11,767 triliun. Penurunan ini dikaitkan langsung dengan berlakunya opsen pajak sejak tahun 2025.
Rasio kemandirian Provinsi Banten pun terdampak, sebesar 70,69 persen dibiayai oleh PAD. Ini menunjukkan betapa pentingnya sektor pajak kendaraan bermotor bagi keuangan daerah.
Dampak Opsen Pajak terhadap Penjualan Kendaraan Baru
Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor memang menimbulkan kekhawatiran akan penurunan penjualan kendaraan baru. Hal ini dibenarkan oleh berbagai pihak, termasuk pelaku industri otomotif.
Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, pernah memprediksi penurunan penjualan kendaraan baru akan berdampak pada pendapatan pajak daerah.
Dengan semakin sedikitnya penjualan kendaraan baru, maka otomatis penerimaan pajak daerah dari sektor ini juga akan berkurang. Siklus ekonomi di sektor otomotif terganggu karena kebijakan ini.
Mekanisme dan Tarif Opsen Pajak Kendaraan
Opsen pajak kendaraan ditetapkan sebesar 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terutang. Namun, tarif pajak induknya sendiri telah diturunkan.
Untuk PKB, tarif maksimalnya adalah 1,2 persen untuk kendaraan pertama dan maksimal 6 persen untuk pajak progresif. Sementara itu, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12 persen.
Perbedaan penerapan opsen pajak antara Provinsi Banten dan DKI Jakarta menjadi salah satu faktor penyebab migrasi pembelian kendaraan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam evaluasi kebijakan opsen pajak ke depan.
Ke depannya, perlu kajian mendalam terkait dampak opsen pajak terhadap pendapatan daerah dan perekonomian secara keseluruhan. Mungkin perlu ada penyesuaian kebijakan agar tidak membebani masyarakat dan tetap menjamin penerimaan negara.
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk daya beli masyarakat dan dampaknya terhadap sektor otomotif, sebelum menerapkan kebijakan serupa di daerah lain. Koordinasi antar daerah juga sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan efektif.
