Pemerintah berkomitmen penuh menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 ini bersifat final dan mengikat, mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pendidikan gratis di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan madrasah atau satuan pendidikan sederajat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, selama kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Kamis, 30 Mei 2025. Meskipun demikian, implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing daerah.
Implementasi Putusan MK: Tantangan dan Strategi Pemerintah
Proses implementasi putusan MK ini memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tahap ini menjadi momentum strategis untuk menyesuaikan arah kebijakan anggaran, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Integrasi kebijakan ini dalam RPJMD sangat penting.
Koordinasi Nasional untuk Pendidikan Gratis
Kemendagri akan segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pimpinan pemerintah daerah, terutama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah untuk menyelaraskan strategi implementasi pendidikan gratis secara nasional. Rapat ini akan membahas mekanisme pelaksanaan, implikasi fiskal, dan regulasi teknis yang dibutuhkan. Kajian mendalam ini diperlukan sebelum pelaksanaan program secara menyeluruh.
Pertimbangan Teknis dan Fiskal
Perlu diingat bahwa putusan MK ini berdampak luas dan memerlukan kajian teknokratis yang menyeluruh sebelum pelaksanaan. Aspek fiskal dan kemampuan daerah menjadi perhatian utama.
Pemerintah akan memastikan implementasi yang efektif dan efisien, mempertimbangkan sumber daya dan kapasitas masing-masing daerah. Prioritas utama adalah pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Hak Konstitusional dan Implementasi Bertahap
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pendidikan dasar gratis merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang dijamin konstitusi.
Meskipun implementasinya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan negara, hal ini tidak mengurangi kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinilai menimbulkan multitafsir dan praktik diskriminatif.
Menjawab Tantangan Fiskal dan Infrastruktur
Banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal dan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi yang realistis dan berkeadilan.
Pemerintah perlu merumuskan strategi yang tepat sasaran agar program ini dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Tantangan utama adalah memastikan akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia, terlepas dari kondisi ekonomi dan infrastruktur setempat.
Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam mencari solusi dan berinovasi agar keterbatasan fiskal dan infrastruktur tidak menghalangi tercapainya pendidikan dasar gratis untuk seluruh rakyat.
Pemerintah pusat dan daerah kini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pendidikan gratis bukan hanya janji konstitusional, melainkan realita yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Proses ini membutuhkan komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak. Keberhasilan implementasi ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.
