Serial televisi Preman Pensiun yang populer di bulan Ramadhan lalu, menyoroti realitas sosial mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Kisah para mantan preman yang berjuang beradaptasi dengan kehidupan normal, menginspirasi diskusi penting mengenai usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Usulan Penghapusan SKCK: Sebuah Langkah Maju atau Kemunduran?
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan penghapusan SKCK untuk membantu mantan narapidana mendapatkan pekerjaan layak. Usulan ini bertujuan untuk memuluskan reintegrasi mereka ke masyarakat.
Namun, usulan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak khawatir penghapusan SKCK akan meningkatkan risiko kejahatan berulang.
Dampak Positif Penghapusan SKCK
Penghapusan SKCK dapat memberi kesempatan kedua bagi mantan narapidana untuk memulai hidup baru. Mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan potensi kriminalitas berulang.
Dampak Negatif Penghapusan SKCK
Penghapusan SKCK juga menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan dan masyarakat. Informasi latar belakang calon pekerja menjadi terbatas, sehingga risiko merekrut individu dengan potensi kejahatan meningkat.
Memahami Stigma Sosial dan Teori Labelling
Preman Pensiun juga menggambarkan dampak stigma sosial terhadap mantan narapidana. Teori Labelling karya Edwin M. Lemert menjelaskan bagaimana label negatif dapat memengaruhi perilaku seseorang.
Label “mantan narapidana” seringkali menjadi penghalang. Individu yang terus-menerus dilabel demikian bisa terjebak dalam siklus kejahatan.
Kisah Para Mantan Preman dalam Preman Pensiun
Serial Preman Pensiun menampilkan berbagai karakter mantan preman dengan kisah yang berbeda. Ada yang berhasil beradaptasi, tetapi ada juga yang kembali berbuat kriminal.
Kisah Saep, Agus, Yayat, dan Kang Gobang menunjukkan betapa sulitnya melawan stigma dan mencari pekerjaan layak. Mereka menghadapi dilema: memilih jujur atau kembali ke jalan lama.
Mencari Solusi yang Berimbang
Penghapusan SKCK bukanlah solusi tunggal. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk membantu mantan narapidana berintegrasi.
Reformasi sistem penerbitan SKCK, pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan edukasi masyarakat, merupakan langkah penting lainnya. Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan.
Kebijakan Pendukung untuk Reintegrasi Sosial
Pemerintah perlu memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal bagi mantan narapidana untuk mendukung kemandirian. Memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka juga bisa dipertimbangkan.
Selain itu, kampanye edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana sangatlah penting. Penerimaan masyarakat sangat krusial dalam proses reintegrasi sosial.
Kesimpulannya, memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana membutuhkan keseimbangan. Perlu ada kebijakan yang melindungi masyarakat dari potensi kejahatan, sembari memastikan mantan narapidana memiliki akses pekerjaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Menghilangkan SKCK sepenuhnya mungkin bukan jawabannya, namun reformasi sistem dan dukungan holistik jauh lebih penting.
