Pemerintah semakin memberikan kejelasan terkait nasib para tenaga honorer dengan kode R2 dan R3. Mereka diproyeksikan segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh, bukan paruh waktu. Hal ini merupakan kabar baik bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Keputusan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024. Kode “R2” merujuk pada Peserta Eks THK-II, sementara kode “R3” menunjukkan Peserta Non ASN Terdata.
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu: Harapan dan Realisasinya
Sejumlah daerah telah mengajukan usulan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh pada tahun ini. Langkah ini menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pengangkatan honorer menjadi PPPK.
Kabupaten Siak, Riau, menjadi salah satu daerah yang telah secara resmi mengusulkan pengangkatan 1903 tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh. Usulan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Siak.
Surat usulan tersebut secara eksplisit meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi PPPK.
Peran DPR RI dalam Memperjuangkan Nasib Honorer
Komisi II DPR RI sebelumnya telah berencana memanggil KemenPAN RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta perwakilan dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan.
Tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk membahas nasib tenaga honorer R2 dan R3 dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). RDP dan RDPU ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer.
Forum ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan tenaga honorer. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepahaman dan kepastian terkait pengangkatan mereka sebagai PPPK penuh waktu.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Meskipun terdapat perkembangan positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam proses pengangkatan ini. Salah satu tantangan adalah memastikan semua daerah dapat mengikuti proses pengangkatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
Pemerintah perlu memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan. Keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan tenaga honorer, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Proses ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para PPPK yang baru diangkat. Hal ini penting untuk memastikan mereka siap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal.
Keberhasilan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor pelayanan publik. Kestabilan dan kepastian status kepegawaian akan meningkatkan kinerja dan dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Dengan koordinasi yang baik dan komitmen dari semua pihak, harapannya, proses pengangkatan ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.
