Pariwisata Tiongkok tengah mengalami kebangkitan pasca pandemi. Pemerintah gencar menarik wisatawan asing dengan berbagai kebijakan, termasuk pelonggaran aturan visa. Namun, ironisnya, beberapa hotel di Tiongkok justru masih menolak tamu asing, menimbulkan keresahan di kalangan wisatawan internasional.
Sejumlah laporan dari wisatawan asing yang ditolak hotel di Tiongkok mencuat ke permukaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata.
Hotel-Hotel Tiongkok Tolak Tamu Asing: Sebuah Kontradiksi Kebijakan?
Alice Jiao, seorang turis Australia, mengalami pengalaman pahit saat berkunjung ke Nanjing. Setelah memesan kamar di Nanjing Rest Yizhi Hotel melalui aplikasi Meituan, ia ditolak karena hotel hanya menerima tamu dengan kartu penduduk tetap Tiongkok.
Kejadian serupa dialami Emily Qin, turis Malaysia, pada Januari 2025. Ia juga ditolak sebuah hotel di Tiongkok tanpa penjelasan yang memadai. Pengalaman negatif ini dibagikan di media sosial, menimbulkan kekhawatiran di kalangan wisatawan potensial.
Banyak wisatawan lainnya dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia, mengalami hal serupa dan berbagi pengalaman mereka di platform online seperti Reddit, Xiaohongshu, dan Booking.com. Ulasan-ulasan negatif ini berpotensi merusak citra pariwisata Tiongkok.
Aturan Pemerintah vs. Praktik Lapangan: Kesenjangan yang Membingungkan
Pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan perintah agar hotel menerima semua wisatawan asing. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan.
Seorang staf Nanjing Rest Yizhi Hotel menjelaskan bahwa kebijakan hotel tersebut mengikuti aturan polisi setempat yang membatasi penerimaan tamu di hotel kecil hanya bagi mereka yang memiliki kartu penduduk tetap Tiongkok. Hotel berbiaya rendah ini merasa kesulitan mengakomodasi wisatawan asing.
Undang-Undang Administrasi Keluar dan Masuk Tiongkok mengharuskan hotel untuk mendaftarkan tamu asing dan melaporkan informasi mereka ke polisi. Meskipun aturan terkait lisensi khusus untuk akomodasi wisatawan internasional dari Hong Kong dan Makau telah dihapuskan pada Mei 2024, penolakan terhadap tamu asing masih terjadi.
Sebuah pemberitahuan bersama dari Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Kementerian Perdagangan, dan Administrasi Imigrasi Nasional menyatakan bahwa hotel tidak boleh menolak tamu asing karena alasan tidak memiliki lisensi terkait orang asing. Namun, penegakan aturan ini masih lemah di tingkat lokal.
Peran Pemerintah dan Tantangan di Masa Depan
Sam Huang, peneliti pariwisata dari Universitas Edith Cowan, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Tiongkok lebih merupakan pedoman daripada mandat yang mengikat. Penegakan aturan di tingkat lokal masih lemah dan tidak konsisten.
Hotel-hotel kecil dan independen, yang seringkali melayani wisatawan lokal, mengalami kesulitan dalam mengakomodasi wisatawan internasional karena kendala bahasa dan sistem administrasi yang rumit.
Kejadian ini menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan pariwisata. Pemerintah perlu memastikan konsistensi penegakan aturan dan memberikan pelatihan serta dukungan yang memadai kepada hotel-hotel, khususnya hotel-hotel kecil, untuk menerima wisatawan asing dengan lebih baik.
Keberhasilan upaya Tiongkok dalam menarik wisatawan asing bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjamin pengalaman positif bagi para turis, termasuk memastikan aksesibilitas akomodasi yang mudah dan bebas diskriminasi. Kepercayaan wisatawan sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan sektor pariwisata.
