Keindahan Raja Ampat, surga tersembunyi di Papua Barat, terancam oleh aktivitas pertambangan nikel. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan yang meluas telah mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengambil langkah tegas guna menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam.
Langkah ini menjadi krusial mengingat potensi Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia yang bergantung sepenuhnya pada keindahan alamnya. Kemenpar berkomitmen untuk memastikan pembangunan di wilayah ini tetap berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem yang telah lama terjaga.
Langkah Tegas Kemenpar Selamatkan Raja Ampat
Menanggapi isu kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Raja Ampat, Kemenpar telah merumuskan tiga strategi utama.
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melindungi lingkungan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Raja Ampat.
Menampung Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Langkah pertama Kemenpar adalah melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025, bersama DPR RI. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga dan masyarakat adat setempat.
Hasilnya, masyarakat Raja Ampat secara tegas menolak rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan identitas Raja Ampat sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Komisi VII DPR berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat nasional, termasuk mendesak evaluasi izin tambang yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.
Selain kunjungan ke Raja Ampat, Kemenpar juga melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Kedua belah pihak sepakat untuk berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat.
Pemerintah daerah menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Aktivitas pertambangan tidak akan dikompromikan dengan hal tersebut.
Koordinasi Nasional untuk Perlindungan Jangka Panjang
Langkah ketiga yang diambil Kemenpar adalah menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Rapat ini difokuskan untuk memperkuat langkah perlindungan jangka panjang Raja Ampat.
Kemenpar tengah mengkaji inisiatif untuk mendorong pariwisata berkualitas tinggi dan berkelanjutan di Raja Ampat. Investasi hijau yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan menjadi prioritas utama.
Hal ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat.
Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Kemenpar menyadari bahwa pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi yang kuat. Fondasi tersebut adalah kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem akan menjadi pedoman utama dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan.
Dengan demikian, upaya Kemenpar bertujuan untuk memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata dunia yang lestari, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Harapannya, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dapat tercapai, menjadikan Raja Ampat sebagai model pembangunan berkelanjutan bagi daerah lain di Indonesia.
