Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke “Oneng” Diah Pitaloka, menyampaikan kabar gembira terkait Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Ia menginterupsi rapat paripurna DPR untuk mengumumkan berakhirnya isolasi di pulau tersebut. Aksesibilitas Pulau Enggano telah pulih, setelah sebelumnya terputus dan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat setempat.
Pulau Enggano, yang sempat terisolasi beberapa waktu, kini telah terhubung kembali berkat berbagai upaya. Kedatangan kapal pengangkut penumpang dan bahan bakar minyak (BBM) ke Pulau Enggano dini hari tadi menandai berakhirnya masa isolasi.
Terbukanya Aksesibilitas Pulau Enggano
Rieke Diah Pitaloka menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya masalah di Pulau Enggano. Ia mengapresiasi perjuangan bersama yang telah membuahkan hasil positif bagi masyarakat pulau tersebut.
Keberhasilan ini juga tak lepas dari peran Inpres Nomor 12 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juni 2025. Instruksi Presiden tersebut terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan isolasi yang dihadapi Pulau Enggano.
Permasalahan Pelabuhan di Indonesia
Rieke menekankan pentingnya infrastruktur pelabuhan yang memadai untuk mencegah isolasi daerah-daerah kepulauan di Indonesia. Ia menyoroti kondisi 19 pelabuhan yang mengalami pendangkalan, membutuhkan perhatian dan dukungan segera.
Pendangkalan pelabuhan ini tersebar di tiga regional. Regional 1 meliputi pelabuhan Malahayati, Lhokseumawe, Belawan, Kuala Langsa, TB Tsahan, Dumai, Tanjung Pinang, dan Kembilahan. Regional 2 mencakup Teluk Bayur, Tanjung Pandan, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten, Tanjung Priuk, dan Cirebon.
Regional 3 terdiri dari pelabuhan Sampit, Batu Licin, Banjarmasin, Gresik, dan Terminal Teluk Lamong. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius pemerintah untuk mencegah isolasi dan keterlambatan pembangunan di berbagai wilayah.
Dana Pelabuhan yang Belum Diterima
Oneng juga menyoroti adanya dugaan penyimpangan dana yang seharusnya masuk ke otoritas pelabuhan, namun belum diterima dari Kementerian Perhubungan. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk normalisasi pelabuhan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Ia mendesak agar hal ini diusut tuntas karena berkaitan dengan entitas strategis untuk pertahanan keamanan negara, terutama dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan perang dagang. Keberadaan pelabuhan yang berfungsi optimal sangat krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Desakan Penyelidikan Kasus Korupsi di Pelabuhan
Rieke secara tegas meminta agar dugaan korupsi dalam beberapa proyek pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan segera diusut. Proyek-proyek tersebut meliputi Pelabuhan Tanjung Emas (Jateng) tahun anggaran 2015-2017, Pelabuhan Samarinda (Kaltim) tahun 2015-2016, Pelabuhan Benoa (Bali) tahun anggaran 2014-2015 dan 2016, serta Pelabuhan Pulau Pisau (Kalsel) tahun 2013-2016.
Sebelumnya, Kepala Desa Kaana, Alamudin, menggambarkan kepasrahan warga Pulau Enggano akibat isolasi. Warga hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dan banyak yang hanya berdiam diri di rumah karena kesulitan menjual hasil bumi.
Meskipun stok makanan pokok tercukupi, warga kesulitan membeli kebutuhan pokok lainnya. Ketiadaan uang akibat ketidakmampuan menjual hasil bumi berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Hanya ASN, TNI, dan Polri yang relatif aman karena menerima gaji bulanan.
Kesimpulannya, terbukanya kembali aksesibilitas Pulau Enggano menjadi kabar baik. Namun, permasalahan ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan pelabuhan yang baik dan bersih dari korupsi untuk mencegah isolasi di daerah-daerah kepulauan lainnya di Indonesia. Penegakan hukum atas dugaan korupsi di sejumlah pelabuhan menjadi langkah krusial untuk memastikan keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
