Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Ancaman ini muncul sebagai respons atas penolakan Harvard terhadap tuntutan Trump terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina. Langkah ini memicu kontroversi besar dan menimbulkan pertanyaan tentang wewenang presiden dalam mengontrol institusi pendidikan.
Pengumuman pencabutan status bebas pajak Harvard disampaikan Trump melalui media sosial. Ia menyatakan bahwa universitas tertua di AS itu pantas menerima konsekuensi atas pendiriannya.
Ancaman Pencabutan Status Bebas Pajak Harvard
Pada 15 April, Trump sudah mengeluarkan ancaman serupa. Ia menuding Harvard telah menjadi entitas politik dan karenanya tidak lagi berhak atas status bebas pajak.
Juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, kemudian mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah melaporkan Harvard ke Internal Revenue Service (IRS) untuk dilakukan penyelidikan dan audit. Ini merupakan langkah formal menuju pencabutan status tersebut.
Tanggapan Harvard dan Implikasi Hukum
Universitas Harvard membantah keras tuduhan Trump dan menyebut tindakan ini sebagai penyalahgunaan hukum. Harvard menegaskan tidak ada dasar hukum untuk mencabut status bebas pajak mereka.
Harvard menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi masa depan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan otonomi institusi pendidikan.
Gugatan Hukum Terhadap Pemerintahan Trump
Harvard telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas pembekuan dana hibah federal sebesar US$ 2,2 miliar. Dana ini sebagian besar digunakan untuk penelitian medis dan ilmiah.
Pembekuan dana hibah ini dinilai sebagai tindakan balasan atas penolakan Harvard terhadap tuntutan Trump. Hal ini semakin memperkeruh hubungan antara Harvard dan pemerintahan Trump.
Ketidakjelasan Status dan Peran IRS
Baik IRS maupun kantor Inspektur Jenderal Perbendaharaan AS untuk Administrasi Pajak menolak berkomentar terkait kasus ini. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pencabutan status bebas pajak Harvard telah benar-benar terjadi.
Menurut undang-undang pajak AS, setiap karyawan IRS diwajibkan melapor kepada kantor Inspektur Jenderal jika menerima permintaan yang tidak pantas dari Gedung Putih. Keengganan berkomentar dari kedua lembaga ini menimbulkan spekulasi.
Kesimpulannya, ancaman dan potensi pencabutan status bebas pajak Harvard oleh Presiden Trump menimbulkan kontroversi hukum dan politik yang besar. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada Harvard, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi institusi pendidikan tinggi di AS. Ketidakjelasan respons dari lembaga terkait semakin memperumit situasi dan menimbulkan pertanyaan akan transparansi pemerintahan. Kasus ini menyorot pentingnya pemisahan kekuasaan dan perlunya perlindungan terhadap institusi pendidikan dari tekanan politik. Perkembangan selanjutnya dari gugatan hukum yang diajukan Harvard akan menjadi penentu masa depan status bebas pajak mereka.
