Indonesia perlu segera menyelaraskan standar produk domestiknya dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing ekspor. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat pasar global semakin menekankan aspek keberlanjutan. Ketidaksesuaian standar ini menjadi hambatan signifikan bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional.
Laporan terbaru dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis Jumat lalu di Jakarta, mengungkapkan tantangan tersebut. Meskipun pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi hijau melalui berbagai rencana pembangunan, kesenjangan antara standar nasional dan internasional masih menjadi penghambat utama.
Standar Global: Kunci Peningkatan Daya Saing Ekspor Indonesia
Laporan CSIS, berjudul “Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025,” menunjukkan bahwa banyak produk Indonesia kesulitan memenuhi persyaratan ekspor yang semakin ketat. Ini melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, yang semakin didominasi oleh produk-produk berkelanjutan.
Untuk mengatasi hal ini, CSIS merekomendasikan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
Rekomendasi CSIS: Langkah Konkret Menuju Industri Hijau
Selain harmonisasi standar, CSIS juga menyarankan beberapa langkah kunci lainnya. Pertama, penguatan kebijakan terintegrasi untuk agenda industri hijau secara menyeluruh diperlukan. Keberhasilan transisi hijau memerlukan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang efektif dan terarah.
Kedua, pengembangan ekosistem permintaan produk hijau melalui program *green public procurement* perlu didorong. Pemerintah dapat menjadi contoh dengan memberikan preferensi pada produk-produk hijau dalam pengadaan barang dan jasa.
Ketiga, reformasi kebijakan energi merupakan langkah vital. Indonesia perlu berinvestasi dalam energi terbarukan dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hal ini akan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan daya saing industri dalam jangka panjang.
Keempat, penerapan *carbon pricing* yang menyeluruh perlu dipertimbangkan. Mekanisme ini dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi karbon mereka.
Kelima, pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk berbagi risiko investasi sangat penting. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur hijau membutuhkan modal yang besar. Pemerintah dapat memberikan jaminan risiko pertama (*first-loss guarantee*) untuk menarik minat investasi swasta. Kolaborasi dengan badan usaha internasional juga bisa dipertimbangkan.
Dukungan Infrastruktur dan Insentif untuk Akselerasi Transisi
Untuk mendukung harmonisasi standar, CSIS juga menyarankan beberapa langkah pendukung. Sistem sertifikasi yang transparan dan kredibel sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan di pasar internasional.
Insentif fiskal, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau, juga dapat mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Kesepakatan ekonomi hijau dengan negara mitra dapat membuka akses ke pasar internasional yang lebih luas.
Terakhir, peningkatan akses permodalan dan infrastruktur energi ramah lingkungan akan sangat membantu. Percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung lainnya juga harus menjadi prioritas. Mobilisasi sumber daya yang tersedia di dalam negeri juga harus dioptimalkan.
Kesimpulannya, menyesuaikan standar nasional dengan standar internasional, didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan insentif yang tepat, merupakan kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk ekspornya di pasar global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam memfasilitasi proses ini agar Indonesia dapat mengambil manfaat dari peluang ekonomi hijau global. Keberhasilan transisi ini tidak hanya akan meningkatkan ekonomi Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.
