Pemerintah tengah berupaya merumuskan solusi untuk mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah meningkatnya kekhawatiran akan gelombang PHK. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi aksi buruh di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 April 2025.
Aksi tersebut menyuarakan beberapa tuntutan, salah satunya terkait mitigasi PHK yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Upaya Pemerintah Mengatasi Isu PHK
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah membahas isu PHK secara intensif beberapa minggu terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak negatifnya terhadap pekerja.
Pemerintah berupaya menangani masalah PHK secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada penanganan dampak setelah PHK terjadi.
Pemerintah ingin merancang solusi sejak awal untuk mencegah PHK sebanyak mungkin. Beberapa upaya yang dilakukan sudah berjalan.
Keenam Tuntutan Buruh dalam May Day 2025
Dalam aksi May Day 2025, buruh menyampaikan enam tuntutan. Pemerintah menyatakan akan segera menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut.
Meskipun detail keenam tuntutan tidak disebutkan secara rinci, fokus utama adalah upaya mitigasi PHK yang menjadi prioritas pemerintah.
Dukungan Pemerintah terhadap Aksi May Day
Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap aksi May Day yang berlangsung di Monas. Dukungan ini terlihat dari pemberian izin penggunaan fasilitas Monas sebagai tempat aksi.
Pemerintah memfasilitasi aksi buruh ini asalkan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kaum buruh.
Mensesneg mengakhiri pernyataannya dengan ucapan semangat bagi seluruh pekerja di Indonesia dalam rangka peringatan Hari Buruh.
Secara keseluruhan, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan PHK dan merespon tuntutan buruh. Proses ini menandakan adanya upaya proaktif dari pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik di Indonesia. Keberhasilan upaya ini akan bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
