Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim siswa nakal ke barak TNI menuai kontroversi. Komnas HAM menilai langkah ini tidak tepat, sementara pihak TNI AD menyatakan akan mengevaluasi program tersebut.
Pernyataan kontroversial ini memicu perdebatan mengenai metode pendidikan karakter dan peran TNI dalam hal tersebut. Berikut pemaparan lebih detail mengenai kontroversi ini.
Kritik Komnas HAM terhadap Program Pembinaan Siswa Nakal di Barak TNI
Komnas HAM secara tegas menyatakan keberatannya terhadap rencana tersebut. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan TNI tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan (civic education) bagi siswa.
Atnike menekankan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap sebagai proses di luar hukum, terutama jika tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur. Ia menambahkan bahwa pembelajaran di lingkungan militer hanya tepat jika merupakan bagian dari pendidikan karier, bukan sebagai hukuman atau pembinaan perilaku.
Atnike memberi contoh, pengenalan tugas TNI kepada siswa sekolah diperbolehkan sebagai bagian dari pendidikan karier, seperti kunjungan ke rumah sakit, perkebunan, atau instansi lainnya. Namun, penggunaan barak militer sebagai tempat pembinaan siswa nakal dinilai tidak tepat.
Penjelasan Pihak TNI AD dan Evaluasi yang Dilakukan
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, merespon kritik tersebut dengan menyatakan akan melakukan evaluasi. Ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk pembinaan karakter, bukan hukuman.
Brigjen Wahyu menekankan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial (Dinsos), Polri, dan instansi terkait lainnya. Hak-hak siswa juga dijamin selama program berlangsung.
Ia menambahkan bahwa metode pembinaan yang digunakan jauh dari hal-hal militeristik dan lebih berfokus pada penanaman karakter dan kepribadian. Program serupa juga telah diterapkan di berbagai institusi lain.
TNI AD bersedia menerima saran dan masukan dari semua pihak serta akan menyampaikannya kepada Pemprov Jabar untuk bahan evaluasi. Mereka juga menekankan bahwa peran TNI AD dalam hal ini adalah membantu program Pemprov Jabar dalam menyiapkan generasi muda.
Pro dan Kontra Penggunaan Metode Militer dalam Pendidikan Karakter
Perdebatan mengenai program ini menyoroti perbedaan pandangan tentang metode pendidikan karakter yang efektif. Pihak yang mendukung program ini berpendapat bahwa lingkungan militer dapat memberikan disiplin dan membentuk karakter siswa nakal.
Di sisi lain, kritikus berpendapat bahwa metode tersebut dapat traumatis bagi anak dan bertentangan dengan hak-hak anak. Mereka menyarankan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi.
Perdebatan ini juga mengungkap perlu adanya kajian mendalam mengenai metode pembinaan siswa bermasalah dan peran serta instansi terkait dalam menciptakan program yang efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Ke depan, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan lembaga terkait untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani masalah kenakalan remaja.
Kesimpulannya, perdebatan ini menunjukkan pentingnya dialog dan evaluasi terus-menerus dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kesejahteraan dan perkembangan anak.
