Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan serangan terhadap Harvard University. Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard yang dilontarkannya pada April lalu diulang kembali pada Jumat, 2 Mei 2025. Perseteruan ini semakin memanas dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsekuensi hukum dan implikasi bagi dunia pendidikan tinggi di Amerika.
Pernyataan Trump di platform Truth Social dengan tegas menyatakan niatnya untuk mencabut status bebas pajak Harvard. Tindakan ini, menurutnya, merupakan balasan yang setimpal atas tindakan yang dilakukan oleh pihak universitas.
Ancaman Trump dan Tanggapan Harvard
Trump menyatakan, “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan!” Namun, kejelasan mengenai langkah nyata Internal Revenue Service (IRS) dalam menindaklanjuti ancaman tersebut masih belum terlihat.
Berdasarkan hukum federal Amerika Serikat, Presiden tidak memiliki wewenang sepihak untuk mencabut status bebas pajak. Presiden juga dilarang secara langsung maupun tidak langsung meminta IRS untuk melakukan penyelidikan pajak terhadap suatu lembaga.
Presiden Harvard University, Alan Garber, langsung merespon ancaman Trump. Garber menyebut tindakan tersebut “sangat melanggar hukum” dan akan berdampak buruk terhadap ekosistem pendidikan di Harvard.
Garber menambahkan, “Hal itu akan sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini.” Pernyataan Garber juga menyoroti dampak buruk yang akan ditimbulkan terhadap kepercayaan publik pada dunia pendidikan.
Dampak Pencabutan Status Bebas Pajak
Juru bicara Harvard, Jason Newton, menekankan bahwa kebijakan pembebasan pajak untuk universitas telah berjalan lama. Pembebasan pajak tersebut memungkinkan Harvard mengalokasikan dana untuk berbagai program penting.
Dana tersebut digunakan untuk beasiswa mahasiswa, penelitian medis, dan pengembangan teknologi. Pencabutan status bebas pajak akan membahayakan semua program tersebut.
Newton menyatakan bahwa pencabutan status bebas pajak akan menjadi tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini akan mengakibatkan pengurangan bantuan keuangan mahasiswa.
Program penelitian medis penting pun akan terabaikan, dan peluang inovasi akan hilang. Tindakan ini akan berdampak luas terhadap pendidikan tinggi di Amerika Serikat.
Status bebas pajak memungkinkan Harvard terbebas dari sebagian besar pajak. Para donatur juga dapat mengurangi pajak penghasilan mereka dengan menyumbangkan dana ke Harvard.
Kehilangan status ini akan memaksa Harvard membayar pajak federal atas pendapatannya. Potensi pengurangan sumbangan dari para donatur juga menjadi ancaman serius.
Filantropi menyumbang sekitar 45 persen dari pendapatan operasional Harvard setiap tahun. Sebagian besar dana tersebut berasal dari dana abadi universitas yang bernilai USD 53 miliar.
Upaya Kontrol Kampus oleh Trump
Sejak menjabat periode kedua pada 20 Januari, Trump berupaya meningkatkan kontrol atas universitas di Amerika Serikat. Ia menindak tegas apa yang dianggapnya sebagai “protes ilegal” di kampus.
Harvard menjadi target utama kemarahan Trump. Pimpinan kampus menolak sejumlah tuntutan yang diajukan pemerintah Trump pada 11 April.
Tuntutan tersebut antara lain reformasi sistem disiplin mahasiswa, investigasi pengunjuk rasa pro-Palestina, audit eksternal program yang dianggap anti-Semit, dan penghapusan program DEI (Diversity, Equity, and Inclusion).
Ancaman Trump terhadap Harvard memicu kekhawatiran akan potensi intervensi pemerintah yang berlebihan dalam otonomi universitas. Kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi menjadi taruhan dalam perseteruan ini. Konsekuensi jangka panjang atas tindakan ini masih perlu dikaji lebih lanjut, dan perkembangan situasi ini patut untuk terus dipantau. Situasi ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pemerintahan dan lembaga pendidikan tinggi demi keberlangsungan sistem pendidikan yang sehat dan demokratis.
