Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengungkapkan kekesalannya terhadap permasalahan yang terus berlanjut di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Ia merasa sudah memberikan banyak bantuan, namun konflik internal di antara pengelola masih terus terjadi.
“Saya sudah berulang-ulang bilang ya, bahwa kebun binatang itu udah kita bantuinnya banyak ya. Pemerintah pusat itu memberikan izinnya, Kementerian Kehutanan, Direkturat Jenderal Konservasi, itu ngasih izinnya ke yayasan, bukan ke pemerintah kota,” ungkap Farhan di Bandung, Selasa (8/7).
Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melakukan mediasi dan memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di Bandung Zoo. Namun, upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Konflik antar pengelola yang terus terjadi justru menghambat kemajuan pengelolaan kebun binatang tersebut.
“Yayasan pasea wae [berkelahi terus], Ayo selesaikan, kalian bukan anak-anak. Jangan bentar-bentarm minta tolong, bentar-bentar minta tolong. Sudah dewasa, tentukan sikap, selesaikan dengan dewasa. Sok kita mah sekarang menunggu kedewasaan para pengurus yayasan,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan kekecewaan Wali Kota terhadap kurangnya tanggung jawab dan sikap dewasa para pengelola Bandung Zoo.
Farhan memberikan ultimatum kepada manajemen lama dan baru Bandung Zoo. Jika keduanya tidak mampu mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik internal, ia akan meminta Kementerian Kehutanan untuk meninjau kembali izin konservasi yang diberikan kepada Yayasan Marga Satwa Taman Sari, pengelola Bandung Zoo.
“Dan saya serius, kalau memang nggak beres-beres juga, saya akan meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi kepada Yayasan Marga Satwa Taman Sari, agar ditinjau ulang. Karena yayasannya tidak menunjukkan kemampuan manajerial yang baik,” tegasnya kembali. Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam memastikan pengelolaan Bandung Zoo berjalan baik dan sesuai aturan.
Lebih lanjut, Farhan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung hanya bertindak sebagai regulator, bukan sebagai pelaku bisnis di bidang pengelolaan kebun binatang atau taman hiburan. Oleh karena itu, pemerintah kota akan terus menegakkan peraturan yang berlaku.
“Pemerintah Kota Bandung bukan pelaku bisnis taman hiburan, bukan pelaku bisnis kebun binatang. Kami regulator, jadi kami tegakkan peraturan, itulah,” ungkapnya. Pernyataan ini menegaskan posisi dan peran Pemerintah Kota Bandung dalam permasalahan yang terjadi di Bandung Zoo.
Permasalahan di Bandung Zoo ini menunjukan pentingnya tata kelola yang baik dan profesional dalam pengelolaan lembaga konservasi. Konflik internal yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan satwa dan keberlanjutan kebun binatang tersebut. Diharapkan, pihak-pihak terkait dapat segera menemukan solusi yang terbaik agar Bandung Zoo dapat kembali berfungsi dengan optimal dan memberikan kontribusi positif bagi kota Bandung.
Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan peningkatan kapasitas manajemen pengelola sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kebun binatang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Video terkait penampakan drone yang menyelundupkan sabu ke Lapas Jelekong, Bandung, tampaknya tidak memiliki kaitan langsung dengan permasalahan di Bandung Zoo. Namun, kedua kejadian ini sama-sama menyoroti permasalahan keamanan dan pengawasan di wilayah Bandung.
