Topreneur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk di lingkungan sivitas akademika, tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aktivitas keuangan ilegal yang memanfaatkan celah keamanan data.
Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI dan beberapa lembaga keuangan lainnya menggelar edukasi literasi keuangan di lingkungan sivitas akademika Fakultas Ekonomi Trisakti.
Direktur Network and Services BNI, Ronny Venir, mengungkapkan bahwa perubahan perilaku masyarakat yang serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan.
"Modus penipuan sangat beragam, tidak memandang status, mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga, banyak yang menjadi korban dan data pribadinya bocor. Data pribadi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV harus dijaga kerahasiaannya. Jangan lupa untuk mengganti PIN secara berkala dan mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan," tegas Ronny.
Sivitas akademika juga diajak untuk berperan aktif dalam memerangi kejahatan finansial. Mereka diminta untuk tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan fantastis yang tidak wajar dalam berinvestasi, terutama jika investasi tersebut tidak terdaftar di OJK. Mahasiswa juga harus proaktif dalam menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
BNI, melalui Implementasi Perlindungan Konsumen, secara aktif dan berkala memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan.
Ronny menjelaskan bahwa BNI fokus pada implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022) yang akan diberlakukan secara penuh pada 17 Oktober 2024.
"Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data dapat diminimalisir," ujar Ronny saat mengisi seminar Literasi Keuangan di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
BNI terus memberikan edukasi secara masif, baik di dalam maupun luar negeri, melalui kantor perwakilan di luar negeri, agar masyarakat Indonesia terhindar dari kejahatan cyber yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital.
