Ketidakpastian hukum di Indonesia menjadi sorotan tajam Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra. Ia menghubungkan hal ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah. Menurut Yusril, kepastian hukum menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.
Banyaknya kasus ketidakjelasan kepemilikan aset, baik perusahaan maupun tanah, menjadi perhatian serius. Hal ini dinilai menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ancaman Ketidakpastian Hukum terhadap Investasi
Yusril mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena perusahaan yang berpindah tangan tanpa kejelasan hukum. Ia mencontohkan bagaimana sebuah PT yang telah terdaftar resmi, bisa tiba-tiba jatuh ke tangan lain tanpa prosedur yang jelas. Ini tentunya menimbulkan kerugian besar dan ketidakpercayaan investor.
Kondisi ini bukan hanya terjadi pada perusahaan besar. Ketidakpastian hukum juga menimpa masyarakat biasa terkait kepemilikan tanah. Banyak sertifikat tanah yang telah dimiliki bertahun-tahun, tiba-tiba dibatalkan BPN dengan alasan administrasi, meskipun dokumen sudah lengkap.
Kasus Tanah dan Wakaf: Contoh Nyata Ketidakpastian Hukum
Bahkan, lembaga keagamaan pun tak luput dari ancaman ketidakpastian hukum. Tanah wakaf yang telah dikelola turun-temurun, bisa saja diklaim pihak lain dengan sertifikat baru. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa krusialnya kepastian hukum di Indonesia. Ketiadaan kepastian hukum menciptakan ketidakpercayaan dan merusak iklim investasi. Tanpa kepastian hukum, sulit bagi Indonesia untuk menarik investasi asing dan mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Membangun Kepastian Hukum: Belajar dari Negara Tetangga
Yusril menekankan pentingnya memperbaiki sistem hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mencontohkan Malaysia dan Singapura yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi karena sistem hukum yang jelas dan konsisten.
Kedua negara tersebut mewarisi sistem hukum Inggris yang lebih ketat dan pasti. Sistem hukum yang berfungsi dengan baik membuat investor lebih yakin untuk berinvestasi. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan negara tetangga ini.
Pemerintah harus berkomitmen untuk menciptakan kepastian hukum yang adil. Hal ini memerlukan reformasi di berbagai sektor, termasuk penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor hukum.
Dengan memperkuat kepastian hukum, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Langkah ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum di Indonesia.
Yusril mengingatkan pentingnya menghindari pengulangan kesalahan masa lalu seperti pada era Orde Baru, di mana sektor hukum kerap diabaikan. Pembelajaran dari negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang sukses membangun sistem hukum yang kuat dan pasti, perlu menjadi acuan bagi Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat menarik investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, kepastian hukum merupakan pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
