Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen membutuhkan fondasi yang kuat, salah satunya adalah kepastian hukum. Tanpa jaminan kepastian hukum, investasi akan sulit masuk dan pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat. Hal inilah yang menjadi sorotan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril mengungkapkan kekhawatirannya akan maraknya ketidakpastian hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan aset perusahaan dan tanah. Ia melihat fenomena ini sebagai penghambat serius bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Ketidakpastian Hukum: Ancaman bagi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu masalah krusial yang diangkat Yusril adalah rawannya perubahan kepemilikan perusahaan secara tiba-tiba. Perusahaan yang sudah sah secara hukum, bisa saja berpindah tangan tanpa prosedur yang jelas.
Akibatnya, potensi kerugian ekonomi sangat besar. Ketidakpastian ini membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia.
Masalah ini diperparah dengan kasus-kasus sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang sudah sah dan dimiliki bertahun-tahun, bisa dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan cacat administrasi. Hal ini terjadi meskipun pemilik sudah memastikan kelengkapan dokumen.
Kondisi ini tentu saja menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Kehilangan aset tanah yang telah dimiliki selama bertahun-tahun jelas merugikan masyarakat.
Dampak Luas Ketidakpastian Hukum: Dari Perusahaan hingga Wakaf
Tidak hanya perusahaan dan tanah pribadi, ketidakpastian hukum juga mengancam aset-aset penting lainnya, termasuk wakaf.
Tanah wakaf yang telah dikelola turun-temurun, bisa saja diklaim oleh pihak lain dengan sertifikat baru. Ini menimbulkan keprihatinan besar, mengingat fungsi penting wakaf bagi masyarakat.
Bayangkan, bahkan masjid pun bisa kehilangan asetnya akibat ketidakpastian hukum. Kondisi ini membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
Membangun Kepastian Hukum: Belajar dari Negara Tetangga
Yusril menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan masa lalu, seperti yang terjadi di era Orde Baru, di mana sektor hukum sering kali diabaikan.
Sebagai perbandingan, Yusril mencontohkan Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena memiliki sistem hukum yang lebih ketat dan pasti, menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sistem hukum yang jelas dan tertib memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada investor, baik lokal maupun asing. Hal ini menjadi kunci utama dalam menarik investasi.
Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen untuk membangun kepastian hukum yang adil dan transparan. Tanpa itu, cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit terwujud.
Membangun sistem hukum yang adil dan transparan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor akan terbangun, dan investasi akan mengalir deras.
Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Perbaikan sistem hukum bukan hanya sekadar slogan, tetapi kebutuhan mendesak untuk kemajuan bangsa.
