Vietnam akan memberlakukan larangan penggunaan sepeda motor dan moped berbahan bakar minyak di Hanoi mulai Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Vietnam untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk di ibu kota.
Larangan ini akan diberlakukan di jalan lingkar utama Hanoi dan sekitarnya, kawasan bisnis utama negara tersebut. Hanoi, dengan populasi sekitar delapan juta jiwa, memiliki lebih dari delapan juta kendaraan, terdiri dari sekitar tujuh juta sepeda motor dan moped, serta satu juta mobil. Jumlah kendaraan bermotor yang sangat banyak ini berkontribusi signifikan terhadap polusi udara.
Keputusan pemerintah ini menuai protes dari beberapa warga, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan bergantung pada sepeda motor untuk bekerja. “Ini akan berdampak pada orang-orang yang mengandalkan sepeda motor untuk mencari nafkah,” ungkap Nguyen Van Hung, seorang pengemudi Grab, kepada Associated Press (AP). Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa dengan mudah mengganti kendaraan mereka.
Selain itu, warga juga menyoroti tenggat waktu yang terlalu singkat. Hanya sekitar satu tahun untuk beradaptasi dengan kebijakan ini dinilai tidak cukup bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. “Peta jalan kebijakan harus diumumkan cukup lama sebelum diterapkan agar masyarakat dapat secara proaktif memilih [moda transportasi mereka],” tulis Pham The Anh, seorang profesor ekonomi, di akun Facebooknya. Perencanaan yang matang dan sosialisasi yang lebih efektif sangat dibutuhkan.
Pemerintah Vietnam saat ini tengah gencar mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim. Produsen kendaraan listrik dalam negeri, VinFast, telah berhasil menguasai hampir seperlima pasar mobil. Namun, pangsa pasar kendaraan roda dua listrik masih relatif kecil. Tantangan terbesar adalah bagaimana mendorong transisi ke kendaraan listrik di segmen roda dua yang mendominasi jalanan Hanoi.
Larangan penggunaan sepeda motor berbahan bakar minyak akan diperluas ke wilayah yang lebih luas pada Januari 2028, termasuk kendaraan roda empat berbahan bakar minyak. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Vietnam untuk mengurangi emisi gas buang dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, serta adanya solusi alternatif yang terjangkau dan mudah diakses.
Tantangan Implementasi Kebijakan
Penerapan kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan signifikan. Selain masalah ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, aksesibilitas terhadap kendaraan listrik yang terjangkau juga menjadi kendala utama. Harga kendaraan listrik yang masih relatif mahal dibandingkan dengan sepeda motor konvensional membuat transisi ini sulit bagi sebagian besar penduduk.
Infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian daya, juga perlu dikembangkan secara signifikan. Jumlah stasiun pengisian daya yang masih terbatas dapat menghambat adopsi kendaraan listrik secara luas. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun infrastruktur ini agar kebijakan larangan penggunaan sepeda motor berbahan bakar minyak dapat berjalan efektif.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek dapat berupa program subsidi atau insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk beralih ke kendaraan listrik. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan produsen kendaraan listrik untuk menawarkan opsi pembiayaan yang lebih terjangkau.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu fokus pada pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri, meningkatkan jumlah stasiun pengisian daya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan kendaraan listrik. Kampanye publik yang intensif dan program pelatihan bagi mekanik untuk memperbaiki kendaraan listrik juga sangat penting.
Suksesnya kebijakan ini membutuhkan perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder. Pemerintah perlu memastikan bahwa transisi ini berjalan adil dan tidak membebani masyarakat yang paling rentan.
Kesimpulannya, larangan sepeda motor berbahan bakar minyak di Hanoi merupakan langkah berani yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memastikan transisi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
