Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah bertransformasi untuk menjawab tantangan dinamika sektor hukum Indonesia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam peningkatan pelayanan hukum yang merata dan efisien. Langkah konkret pun diambil melalui pengembangan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Inisiatif ini diumumkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers capaian kinerja triwulan I Kemenkumham pada Selasa (15/4/2025). Pernyataan ini menekankan urgensi peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia.
Poltekpin Kembangkan Empat Prodi Baru untuk Cetak SDM Hukum Unggul
Poltekpin, dibawah naungan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Hukum, membuka empat program studi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Kemenkumham.
Program studi tersebut meliputi Pembangunan Hukum, Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, dan Administrasi Hukum Umum.
Menurut Menteri Supratman, pengembangan prodi-prodi ini didasarkan pada analisis tantangan dalam pelaksanaan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029. Kualitas SDM yang kompeten dan terampil menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut.
Pembukaan program studi baru ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan SDM di sektor hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Poltekpin diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan sektor hukum Indonesia yang semakin kompleks.
BPSDM Hukum: Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Berbagai Metode Pelatihan
Selain pengembangan program studi, BPSDM Hukum juga aktif menyelenggarakan pelatihan bagi SDM di Kemenkumham. Selama periode Januari-Maret 2025, sebanyak 17.212 peserta telah mengikuti berbagai pelatihan.
Peserta pelatihan terdiri dari 12.052 pegawai internal Kemenkumham dan 5.160 peserta eksternal.
Beragam metode pembelajaran diterapkan untuk menjangkau berbagai kebutuhan peserta. Metode tersebut meliputi webinar, klasikal, Community of Practice (CoP), Massive Open Online Courses (MOOC), pembelajaran jarak jauh, dan hybrid.
Implementasi Teknologi dalam Pengembangan SDM
BPSDM Hukum juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan optimalisasi kinerja. Aplikasi MOOC, Aplikasi Tes Potensi, Aplikasi Aparat, dan CoP diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data.
Integrasi tersebut memungkinkan pemetaan *bugs* dan risiko keamanan sistem informasi, sekaligus memperkuat upaya pengamanan data. Koordinasi dengan Pusdatin dan BSSN juga dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi serangan siber.
Menciptakan Sistem Hukum yang Lebih Efisien dan Adil
Menteri Supratman menekankan pentingnya kontribusi Poltekpin dalam mencetak generasi penerus yang memiliki keahlian dan dedikasi tinggi dalam pengayoman dan penegakan hukum.
Dengan SDM yang berkualitas dan terampil, diharapkan sistem hukum Indonesia akan menjadi lebih efisien, adil, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Kemenkumham berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia. Pengembangan SDM yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Ke depannya, peran Poltekpin sebagai lembaga pendidikan di sektor hukum diharapkan semakin strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
