Pengumuman kelulusan PPPK tahap 2 semakin dekat. Banyak honorer yang menantikan kabar baik, terutama terkait nasib mereka dalam program PPPK Paruh Waktu. Pemerintah tengah berupaya keras untuk menyelesaikan pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025 ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan pegawai non-ASN, memenuhi kebutuhan ASN, memperjelas status pegawai non-ASN, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Presiden telah menginstruksikan percepatan proses ini. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, telah memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Beliau memastikan pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan dimulai tahun ini.
PPPK Paruh Waktu: Gaji dan Kenaikan Jabatan
Gaji PPPK Paruh Waktu akan sama dengan gaji yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Mereka juga akan mendapatkan nomor induk pegawai. Ke depannya, apabila memungkinkan secara anggaran, PPPK Paruh Waktu dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Prosesnya melalui pengajuan formasi ke Kementerian PANRB.
Pemerintah telah membuat database di BKN untuk mempermudah proses pengangkatan. Hal ini bertujuan untuk menata dan mengangkat tenaga non-ASN yang telah terdata. Proses ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.
Siapa Saja yang Berhak Menjadi PPPK Paruh Waktu?
Kriteria tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mengacu pada Surat Menteri PANRB Nomor B/239/M.SM.01.00/2024 tanggal 14 Januari 2024. Berikut kriteria tersebut:
- Non-ASN yang terdata dalam database BKN (prioritas).
- Non-ASN yang telah mengikuti seleksi PPPK tahap 1 (tidak lolos).
- Non-ASN yang telah mengikuti seleksi CPNS dan terdata di database BKN.
- Non-ASN yang tidak mengikuti seleksi PPPK tahap 1, mendaftar di tahap 2 namun tidak mendapatkan formasi.
Proses ini menekankan prioritas pada tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Hal ini mempermudah proses verifikasi dan validasi data. Proses seleksi dan pengangkatan diharapkan transparan dan akuntabel.
Tenaga Honorer di Luar Database BKN
Banyak tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN menanyakan peluang mereka untuk menjadi PPPK Paruh Waktu. BKN sendiri telah memberikan tanggapan melalui media sosial. Mereka menjelaskan bahwa informasi teknis seleksi PPPK Paruh Waktu masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Kementerian PANRB.
Sejumlah honorer yang telah bekerja sejak tahun 2022 mengungkapkan kekhawatiran mereka karena belum terdaftar dalam database BKN. Mereka berharap ada solusi agar dapat terdaftar dan berpartisipasi dalam program PPPK Paruh Waktu. Proses pendaftaran dan persyaratan yang rinci masih menunggu arahan resmi dari pemerintah.
Pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Program PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan transparan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi. Kejelasan informasi dan proses yang terstruktur sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian bagi para honorer. Semoga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan para tenaga honorer.
