Efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata Yogyakarta. Ribuan karyawan hotel dan restoran terpaksa dirumahkan akibat penurunan drastis jumlah wisatawan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Dampaknya dirasakan secara luas di industri perhotelan dan restoran di Yogyakarta.
5.000 Karyawan Dirumahkan di Yogyakarta
Sejak awal tahun 2025 hingga Mei 2025, sekitar 5.000 karyawan hotel dan restoran di Yogyakarta telah dirumahkan. Angka tersebut merupakan data dari anggota PHRI DIY.
PHRI berupaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karyawan yang dirumahkan tetap menerima gaji, meskipun tidak penuh. Kebijakan ini diterapkan untuk meringankan beban karyawan yang terdampak.
Karyawan hotel bintang 3 hingga 5 paling banyak terdampak. Namun, hotel non-bintang dan restoran juga mengalami penurunan jumlah karyawan.
Dari 458 anggota PHRI DIY yang terdiri dari hotel dan restoran, sekitar 5.000 karyawan yang dirumahkan. Hal ini menunjukkan dampak luas dari lesunya permintaan di sektor pariwisata.
Lesunya Permintaan MICE sebagai Penyebab Utama
Penurunan permintaan untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjadi faktor utama penyebab dirumahkannya ribuan karyawan. Baik sektor pemerintah maupun swasta mengalami penurunan kegiatan MICE.
Minimnya kegiatan MICE membuat okupansi hotel dan restoran menurun drastis. Hal ini memaksa pihak manajemen untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan merumahkan karyawan.
Karyawan yang dirumahkan sebagian besar berasal dari divisi Food and Beverages (FnB) dan divisi yang menangani meeting atau MICE. Mereka dipanggil kembali bekerja saat okupansi hotel meningkat, misalnya saat musim liburan.
Sebagai contoh, pada tanggal 10-11 Mei 2025, beberapa karyawan dipanggil kembali karena peningkatan okupansi. Namun, hal ini bersifat situasional dan bergantung pada jumlah tamu yang datang.
Harapan PHRI terhadap Pemerintah
PHRI berharap pemerintah segera menggunakan anggaran yang sempat diefisiensikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kegiatan MICE dan pariwisata di Yogyakarta.
Setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun pada akhir April 2025, PHRI berharap anggaran tersebut segera disalurkan. Sampai saat ini, penyaluran anggaran masih minim.
Deddy Pranowo berharap penyaluran anggaran dapat segera terealisasi. Hal ini penting agar hotel dan restoran dapat memanggil kembali karyawan yang dirumahkan dan kembali beroperasi secara normal.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pembukaan blokir anggaran tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan blokir ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran anggaran kepada kementerian/lembaga.
Pembukaan blokir anggaran ini diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 Maret 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar belanja Kementerian/Lembaga lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pemerintah.
Situasi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pemulihan sektor pariwisata Yogyakarta membutuhkan sinergi yang kuat untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Semoga dengan penyaluran anggaran yang lebih cepat dan efektif, industri perhotelan dan restoran di Yogyakarta dapat pulih dan kembali menyerap tenaga kerja.
