Pemerintah Thailand semakin gencar memberantas praktik pemandu wisata ilegal. Ancaman hukumannya cukup berat: denda hingga 100.000 baht (sekitar Rp 48 juta), penjara maksimal satu tahun, atau keduanya sekaligus. Langkah tegas ini bertujuan meningkatkan standar pelayanan pariwisata dan keamanan wisatawan.
Pengumuman tersebut disampaikan juru bicara pemerintah, Sasikarn Wattanachan. Untuk mendukung upaya ini, dibentuklah satuan tugas khusus yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan Olahraga serta empat kementerian dan lembaga lainnya.
Tim Khusus Awasi Destinasi Wisata Populer
Satuan tugas tersebut akan melakukan inspeksi mendalam di berbagai destinasi wisata populer di seluruh Thailand. Sasarannya adalah operator tur dan pemandu wisata untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Sasikarn menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan keamanan wisatawan. Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Thailand untuk menjaga reputasi sektor pariwisatanya.
Aturan Ketat Pemandu Wisata di Thailand
Thailand memiliki peraturan yang sangat ketat mengenai siapa yang berhak menjadi pemandu wisata. Warga negara asing, berdasarkan aturan Kementerian Tenaga Kerja, dilarang bekerja sebagai pemandu wisata, baik untuk individu maupun kelompok.
Larangan tersebut juga mencakup pemberian informasi atau saran terkait wisata. Pelanggaran terhadap aturan ini akan berakibat sanksi hukum yang tegas.
Hasil Inspeksi dan Sanksi
Dari Oktober 2024 hingga Maret 2025, otoritas telah memeriksa 940 perusahaan tur dan 338 pemandu wisata. Hasilnya ditemukan banyak pelanggaran, mulai dari beroperasi tanpa izin, hingga tidak menyediakan asuransi untuk wisatawan.
Sanksi yang diterapkan pun cukup berat. Operator tur ilegal bisa didenda hingga 500.000 baht (sekitar Rp 240 juta) atau dipenjara dua tahun. Sementara pemandu ilegal terancam denda Rp 48 juta atau hukuman penjara satu tahun.
Langkah-langkah Peningkatan Transparansi dan Perlindungan Konsumen
Pemerintah berencana menaikkan jumlah denda untuk pelanggaran tersebut. Selain itu, semua iklan tur, baik online maupun offline, wajib mencantumkan nomor lisensi, nama, dan alamat penyelenggara.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para wisatawan. Hal ini merupakan respons atas beberapa kasus pelanggaran yang terjadi baru-baru ini.
Beberapa kasus yang menjadi pemicu pengetatan aturan ini antara lain penangkapan dua warga negara Rusia di Phuket dan seorang warga negara China di Bangkok karena menjadi pemandu wisata ilegal. Kejadian tersebut semakin memperkuat tekad pemerintah untuk memberantas praktik ilegal di sektor pariwisata.
Dengan pengetatan aturan dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan kualitas pariwisata Thailand akan semakin meningkat dan memberikan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi para wisatawan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelanggar.
