Pemerintah Indonesia diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi dari tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Tarif ini akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 dan berpotensi mengganggu perdagangan bilateral antara kedua negara. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menekankan pentingnya persiapan menyeluruh untuk menghadapi situasi ini.
Pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Hal ini mencakup antisipasi terhadap potensi penurunan ekspor dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia secara luas. Langkah-langkah mitigasi yang tepat perlu segera diimplementasikan.
Langkah Antisipatif Pemerintah Indonesia
Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendesak pemerintah untuk segera mempersiapkan kondisi ekonomi Indonesia. Persiapan tersebut harus meliputi strategi menghadapi dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS. Pemerintah juga harus menentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengurangi dampak negatif tersebut.
Pemerintah juga didorong untuk aktif melakukan negosiasi ulang dengan AS. Hal ini bertujuan untuk mengurangi besaran tarif impor yang diberlakukan atau bahkan mencabutnya sepenuhnya. Upaya diplomasi intensif menjadi kunci keberhasilan negosiasi ini.
Upaya Negosiasi dengan Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, langsung terbang ke AS untuk melakukan negosiasi. Ia memimpin tim negosiasi yang telah tiba di Washington DC pada Selasa, 8 Juli 2025. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Airlangga Hartarto tiba di Washington DC setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadirannya di Washington DC menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah tarif impor ini.
Ruang Negosiasi Masih Terbuka
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan masih ada ruang untuk negosiasi. Presiden Trump memberikan tenggat waktu 1 Agustus 2025 untuk penerapan tarif impor, memberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Hal ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk melobi agar tarif dapat direduksi atau bahkan dihapuskan.
Nasbi menekankan pentingnya menunggu update dari Menteri Airlangga setelah beliau menyelesaikan negosiasi di Washington DC. Informasi lengkap dan resmi akan disampaikan setelah beliau tiba dan memberikan keterangan pers.
Dampak Tarif Impor 32 Persen terhadap Indonesia
Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor baru terhadap 14 negara, termasuk Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial Truth Social pada Senin, 7 Juli 2025 waktu AS, dan dilaporkan oleh CNBC pada Selasa, 8 Juli 2025.
Tarif yang diberlakukan bervariasi, dengan Indonesia termasuk dalam kategori 32 persen. Negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan beberapa negara lainnya juga terkena dampak kebijakan ini, dengan persentase tarif yang berbeda-beda.
Daftar Negara yang Terkena Dampak
Selain Indonesia, negara-negara lain yang terkena dampak tarif impor ini antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar. Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia dikenakan tarif 25 persen.
Afrika Selatan dan Bosnia dikenakan tarif 30 persen. Thailand, Kamboja, Serbia, Bangladesh, dan Tunisia juga termasuk dalam daftar negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor baru ini. Besaran tarif yang diterapkan berbeda-beda tergantung pada negara masing-masing.
Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan ini. Hal ini termasuk memperkuat diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Persiapan yang matang dan responsif menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Semoga negosiasi yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang positif bagi Indonesia.
